Pembebasan Underpass Tambun Rp57 M
Rabu, 25 Februari 2015 - 13:22 WIB
Pembebasan Underpass Tambun Rp57 M
A
A
A
BEKASI - Pemkab Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp57 miliar dari APBD 2015 untuk kompensasi pembayaran tanah warga yang lahan dan bangunannya terkena pembangunan underpass Tambun di simpang Pasar Tambun, Jalan Mekarsari - Mangunjaya.
”Anggaran itu tambahan pembebasan lahan dan operasional panitia pembebasan lahan,” ujar Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja kemarin. Dia mengatakan, anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan tersebut merupakan yang kedua kalinya. Pada tahun anggaran 2014 juga dianggarkan Rp30 miliar dari APBD. Lahan yang akan dibebaskan seluas 1,2 hektare mulai simpang Pasar Tambun hingga Desa Mangunjaya.
Saat ini pembangunan underpass yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum masih berlangsung. Pada 2015 ditargetkan proyek underpass selesai. ”Kami hanya siapkan lahan, pemerintah pusat yang membangunnya,” kata ketua DPC Partai Demokrat Bekasi itu. Kabid Bina Marga Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi Ted Heraldi menjelaskan, pembangunan sudah berlangsung mulai pintu perlintasan samping Stasiun Tambun dan anggaran pembangunannya dari APBN sebesar Rp103 miliar.
Underpass itu program pemerintah pusat dengan usulan dari pemerintah daerah untuk mengurai kemacetan di wilayah Tambun - Cibitung. Selain kemacetan di Tambun, underpass ini juga mendukung megaproyek double-double track (DDT). ”DDT itu untuk jalur dwiganda kereta api Manggarai-Bekasi-Cikarang yang saat ini dikerjakan PT Kereta Api Indonesia (KAI),” ujarnya.
Pembangunannya dikerjakan dalam dua tahap dengan dua tahun anggaran. Tahap pertama dialokasikan Rp45 miliar, sedangkan tahap kedua dianggarkan sebesar Rp58 miliar. Berdasarkan detail engineering design (DED) underpass Tambun itu dibangun sepanjang 200 meter dengan lebar sekitar 38 meter. ”Tahun 2016 ditarget underpass Tambun sudah bisa digunakan,” ucapnya.
Ted mengatakan, pembangunan underpass itu untuk mengatasi kemacetan di beberapa titik sepanjang Jalan Sultan Hasanudin Tambun hingga Cibitung. Jika pintu perlintasan kereta api tutup lima menit, kemacetan di titik tersebut bisa mencapai 1 kilometer lebih setiap harinya. Underpass Tambun sangat dibutuhkan demi menunjang pengoperasian DDT yang nanti lalu lintas kereta api semakin tinggi.
Apalagi, KRL Commuter Line akan diperpanjang operasinya hingga Cikarang. Ditambah frekuensi perjalanan kereta api akan semakin tinggi setelah dioperasikan DDT hingga Surabaya dengan jalur track eksisting Jakarta - Cirebon yang melintasi wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Eka Supriatmaja mendesak pemerintah pusat lebih mempercepat pembangunan underpass Tambun sesuai perencanaan selesai pada akhir 2015. ”Pemerintah daerah juga harus segera menyelesaikan pembebasan lahan,” katanya.
Abdullah m surjaya
”Anggaran itu tambahan pembebasan lahan dan operasional panitia pembebasan lahan,” ujar Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja kemarin. Dia mengatakan, anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan tersebut merupakan yang kedua kalinya. Pada tahun anggaran 2014 juga dianggarkan Rp30 miliar dari APBD. Lahan yang akan dibebaskan seluas 1,2 hektare mulai simpang Pasar Tambun hingga Desa Mangunjaya.
Saat ini pembangunan underpass yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum masih berlangsung. Pada 2015 ditargetkan proyek underpass selesai. ”Kami hanya siapkan lahan, pemerintah pusat yang membangunnya,” kata ketua DPC Partai Demokrat Bekasi itu. Kabid Bina Marga Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi Ted Heraldi menjelaskan, pembangunan sudah berlangsung mulai pintu perlintasan samping Stasiun Tambun dan anggaran pembangunannya dari APBN sebesar Rp103 miliar.
Underpass itu program pemerintah pusat dengan usulan dari pemerintah daerah untuk mengurai kemacetan di wilayah Tambun - Cibitung. Selain kemacetan di Tambun, underpass ini juga mendukung megaproyek double-double track (DDT). ”DDT itu untuk jalur dwiganda kereta api Manggarai-Bekasi-Cikarang yang saat ini dikerjakan PT Kereta Api Indonesia (KAI),” ujarnya.
Pembangunannya dikerjakan dalam dua tahap dengan dua tahun anggaran. Tahap pertama dialokasikan Rp45 miliar, sedangkan tahap kedua dianggarkan sebesar Rp58 miliar. Berdasarkan detail engineering design (DED) underpass Tambun itu dibangun sepanjang 200 meter dengan lebar sekitar 38 meter. ”Tahun 2016 ditarget underpass Tambun sudah bisa digunakan,” ucapnya.
Ted mengatakan, pembangunan underpass itu untuk mengatasi kemacetan di beberapa titik sepanjang Jalan Sultan Hasanudin Tambun hingga Cibitung. Jika pintu perlintasan kereta api tutup lima menit, kemacetan di titik tersebut bisa mencapai 1 kilometer lebih setiap harinya. Underpass Tambun sangat dibutuhkan demi menunjang pengoperasian DDT yang nanti lalu lintas kereta api semakin tinggi.
Apalagi, KRL Commuter Line akan diperpanjang operasinya hingga Cikarang. Ditambah frekuensi perjalanan kereta api akan semakin tinggi setelah dioperasikan DDT hingga Surabaya dengan jalur track eksisting Jakarta - Cirebon yang melintasi wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Eka Supriatmaja mendesak pemerintah pusat lebih mempercepat pembangunan underpass Tambun sesuai perencanaan selesai pada akhir 2015. ”Pemerintah daerah juga harus segera menyelesaikan pembebasan lahan,” katanya.
Abdullah m surjaya
(ars)
