RI Diminta Tetap Kedepankan Diplomasi
Rabu, 25 Februari 2015 - 11:26 WIB
RI Diminta Tetap Kedepankan Diplomasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta tetap mengedepankan upaya diplomasi di tengah memanasnya hubungan RI-Brasil setelah ditundanya penyerahan surat kepercayaan (credential) oleh Duta Besar Toto Riyanto beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap hubungan bilateral Indonesia dengan Brasil jangan sampai merenggang. Menurut dia, kedua negara harus tetap menjalin komunikasi dan hubungan yang baik. ”Kita harus memperkuat hubungan dengan mereka. Brasil adalah mitra,” kata Agus di Jakarta kemarin.
Agus berpendapat, pemerintah belum perlu memanggil Duta Besar Brasil di Indonesia. Apalagi jika Indonesia melakukan embargo atau boikot terhadap berbagai produk negara tersebut. ”Proses diplomasi lebih penting. Ini yang harus dilakukan. Kita jelaskan sejelas-jelasnya kenapa hukuman mati harus dilakukan,” tuturnya.
Sebab, menurut dia, hubungan diplomasi dengan Brasil dinilainya akan mampu memperkuat kepentingan Indonesia dalam berbagai bidang. Ekonomi dan pertahanan Indonesia akan semakin diuntungkan dengan adanya hubungan Indonesia-Brasil. Pakar hubungan internasional Paramadina Graduate School of Diplomacy Dinna Wisnu menegaskan Presiden Joko Widodo harus menjelaskan secara filosofis alasan mengeksekusi warga Brasil.
Sebab negara tersebut sudah sejak abad ke-19 tidak menerapkan hukuman mati. ”Mereka ingin warganya dihukum jika bersalah, tapi tidak (dengan hukuman) mati,” imbuhnya kemarin. Dinna menyarankan, jangan sampai sikap keras Brasil dibalas dengan sikap sama. ”Saya kira harus ada seni berdiplomasi yang bisa tetap menjaga hubungan antar kedua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai permohonan maaf dari Brasil merupakan syarat bagi pengembalian Dubes Toto Riyanto untuk bertugas di Negeri Samba itu. ”Insiden Presiden Dilma Rousseff untuk tidak menerima surat kepercayaan pada detik-detik menjelang upacara penyerahan surat kepercayaan Dubes Toto Riyanto merupakan pelecehan Presiden Brasil terhadap negara dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Tindakan Presiden Dilma telah mempermalukan rakyat dan negara Brasil di depan negara sahabatnya, Indonesia. Atas insiden ini wajar bila Presiden Jokowi bertindak tegas dengan memanggil pulang Dubes Toto Riyanto. Tindakan ini pun ditindaklanjuti Kementerian Luar Negeri RI dengan pengiriman nota protes diplomatik yang keras kepada Pemerintah Brasil.
Dalam posisi sekarang ini, Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak mengembalikan Dubes Toto Riyanto sebelum adanya permohonan maaf dari Presiden dan Pemerintah Brasil. ”Indonesia lebih baik mengosongkan posisi dubes di Brasil bila negara itu belum juga menyampaikan maaf. Harga diri negara dan bangsa harus menjadi keutamaan,” tegasnya.
Kehormatan Bangsa
Presiden Joko Widodo kemarin menerima Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Dubes RI untuk Brasil Toto Riyanto di Istana Merdeka Jakarta. Seusai pertemuan, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya langsung menarik pulang Dubes Toto begitu mendengar kabar penundaan penerimaan surat kepercayaan dari Pemerintah Brasil. ”Nanti kembali sampai waktu yang ditentukan,” ujar Jokowi dalam jumpa pers.
Dia menegaskan, jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati karena hal itu merupakan kedaulatan hukum dan kedaulatan politik Indonesia. Menurutnya, hal itu juga merupakan hukum positif di Indonesia yang memang memberlakukan hukuman mati. ”Masalah Dubes RI di Brasil kenapa saya tarik, karena ini adalah masalah kehormatan negara, kehormatan bangsa.
Kenapa saya tarik, karena buat saya itu masalah besar,” tegasnya. Pada pertemuan itu, Dubes Toto melaporkan penundaan surat credential -nya yang seharusnya diberikan kepada Presiden Brasil Dilma Rousseff. Setelah pertemuan tersebut, Presiden belum dapat memastikan batas penarikan Dubes Toto ke Indonesia. ”Belum ada evaluasi. Kami masih menunggu perkembangan,” kata Presiden.
Wapres Jusuf Kalla mengatakan hubungan dengan Australia masih terus berjalan.”Ya hubungan dagang jalan terus saja seperti biasa. Hukum jalan, ekonomi jalan, politikjalan, jangandicampur aduk,” kata Jusuf Kalla. Dari Sydney, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengakui keputusan Perdana Menteri Tony Abbott yang menghubungkan dana bantuan tsunami untuk Indonesia pada 2004 lalu dengan grasi pembebasan dua terdakwa Bali Nine tidak membantu apa pun.
Pekan lalu Abbott mendesak Indonesia mengingat kontribusi Australia yang menggelontorkan bantuan hingga USD1 miliar untuk korban tsunami 2004 dan membalasnya dengan memberikan grasi untuk dua terdakwa kasus narkoba Bali Nine asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan reaksi keras atas pernyataan Abbott dan menyebutnya sebagai ancaman.
Bishop menampik itu sebuah ancaman, tetapi mengamini bahwa pernyataan Abbott tidak membantu sama sekali. Hal itu dia ketahui setelah melihat respons dari Indonesia. Atas dasar itu pula Bishop lantas menghubungi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menjelaskan bahwa Australia tidak berniat menghubungkan dana bantuan dengan grasi.
Bishop pun setuju dengan media yang memberitakan pernyataan Abbott sebagai kesia-siaan. Oleh sebab itu pihaknya akan terus mencari cara yang berpotensi menghasilkan putusan positif untuk kedua terpidana asal Australia dengan memanfaatkan koneksi-koneksi di Indonesia baik dari kalangan pejabat tinggi maupun sosok berpengaruh lainnya. Namun dia tidak mau proses ini mengganggu kebutuhan bisnis kedua negara.
Sucipto/Rini agustina/Ant
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap hubungan bilateral Indonesia dengan Brasil jangan sampai merenggang. Menurut dia, kedua negara harus tetap menjalin komunikasi dan hubungan yang baik. ”Kita harus memperkuat hubungan dengan mereka. Brasil adalah mitra,” kata Agus di Jakarta kemarin.
Agus berpendapat, pemerintah belum perlu memanggil Duta Besar Brasil di Indonesia. Apalagi jika Indonesia melakukan embargo atau boikot terhadap berbagai produk negara tersebut. ”Proses diplomasi lebih penting. Ini yang harus dilakukan. Kita jelaskan sejelas-jelasnya kenapa hukuman mati harus dilakukan,” tuturnya.
Sebab, menurut dia, hubungan diplomasi dengan Brasil dinilainya akan mampu memperkuat kepentingan Indonesia dalam berbagai bidang. Ekonomi dan pertahanan Indonesia akan semakin diuntungkan dengan adanya hubungan Indonesia-Brasil. Pakar hubungan internasional Paramadina Graduate School of Diplomacy Dinna Wisnu menegaskan Presiden Joko Widodo harus menjelaskan secara filosofis alasan mengeksekusi warga Brasil.
Sebab negara tersebut sudah sejak abad ke-19 tidak menerapkan hukuman mati. ”Mereka ingin warganya dihukum jika bersalah, tapi tidak (dengan hukuman) mati,” imbuhnya kemarin. Dinna menyarankan, jangan sampai sikap keras Brasil dibalas dengan sikap sama. ”Saya kira harus ada seni berdiplomasi yang bisa tetap menjaga hubungan antar kedua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai permohonan maaf dari Brasil merupakan syarat bagi pengembalian Dubes Toto Riyanto untuk bertugas di Negeri Samba itu. ”Insiden Presiden Dilma Rousseff untuk tidak menerima surat kepercayaan pada detik-detik menjelang upacara penyerahan surat kepercayaan Dubes Toto Riyanto merupakan pelecehan Presiden Brasil terhadap negara dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Tindakan Presiden Dilma telah mempermalukan rakyat dan negara Brasil di depan negara sahabatnya, Indonesia. Atas insiden ini wajar bila Presiden Jokowi bertindak tegas dengan memanggil pulang Dubes Toto Riyanto. Tindakan ini pun ditindaklanjuti Kementerian Luar Negeri RI dengan pengiriman nota protes diplomatik yang keras kepada Pemerintah Brasil.
Dalam posisi sekarang ini, Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak mengembalikan Dubes Toto Riyanto sebelum adanya permohonan maaf dari Presiden dan Pemerintah Brasil. ”Indonesia lebih baik mengosongkan posisi dubes di Brasil bila negara itu belum juga menyampaikan maaf. Harga diri negara dan bangsa harus menjadi keutamaan,” tegasnya.
Kehormatan Bangsa
Presiden Joko Widodo kemarin menerima Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Dubes RI untuk Brasil Toto Riyanto di Istana Merdeka Jakarta. Seusai pertemuan, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya langsung menarik pulang Dubes Toto begitu mendengar kabar penundaan penerimaan surat kepercayaan dari Pemerintah Brasil. ”Nanti kembali sampai waktu yang ditentukan,” ujar Jokowi dalam jumpa pers.
Dia menegaskan, jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati karena hal itu merupakan kedaulatan hukum dan kedaulatan politik Indonesia. Menurutnya, hal itu juga merupakan hukum positif di Indonesia yang memang memberlakukan hukuman mati. ”Masalah Dubes RI di Brasil kenapa saya tarik, karena ini adalah masalah kehormatan negara, kehormatan bangsa.
Kenapa saya tarik, karena buat saya itu masalah besar,” tegasnya. Pada pertemuan itu, Dubes Toto melaporkan penundaan surat credential -nya yang seharusnya diberikan kepada Presiden Brasil Dilma Rousseff. Setelah pertemuan tersebut, Presiden belum dapat memastikan batas penarikan Dubes Toto ke Indonesia. ”Belum ada evaluasi. Kami masih menunggu perkembangan,” kata Presiden.
Wapres Jusuf Kalla mengatakan hubungan dengan Australia masih terus berjalan.”Ya hubungan dagang jalan terus saja seperti biasa. Hukum jalan, ekonomi jalan, politikjalan, jangandicampur aduk,” kata Jusuf Kalla. Dari Sydney, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengakui keputusan Perdana Menteri Tony Abbott yang menghubungkan dana bantuan tsunami untuk Indonesia pada 2004 lalu dengan grasi pembebasan dua terdakwa Bali Nine tidak membantu apa pun.
Pekan lalu Abbott mendesak Indonesia mengingat kontribusi Australia yang menggelontorkan bantuan hingga USD1 miliar untuk korban tsunami 2004 dan membalasnya dengan memberikan grasi untuk dua terdakwa kasus narkoba Bali Nine asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan reaksi keras atas pernyataan Abbott dan menyebutnya sebagai ancaman.
Bishop menampik itu sebuah ancaman, tetapi mengamini bahwa pernyataan Abbott tidak membantu sama sekali. Hal itu dia ketahui setelah melihat respons dari Indonesia. Atas dasar itu pula Bishop lantas menghubungi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menjelaskan bahwa Australia tidak berniat menghubungkan dana bantuan dengan grasi.
Bishop pun setuju dengan media yang memberitakan pernyataan Abbott sebagai kesia-siaan. Oleh sebab itu pihaknya akan terus mencari cara yang berpotensi menghasilkan putusan positif untuk kedua terpidana asal Australia dengan memanfaatkan koneksi-koneksi di Indonesia baik dari kalangan pejabat tinggi maupun sosok berpengaruh lainnya. Namun dia tidak mau proses ini mengganggu kebutuhan bisnis kedua negara.
Sucipto/Rini agustina/Ant
(ars)
