Publik Kecewa dengan Penegakan Hukum di Era Jokowi
Selasa, 24 Februari 2015 - 15:23 WIB
Publik Kecewa dengan Penegakan Hukum di Era Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Mayoritas publik menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dan mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai gantinya merupakan keputusan tepat.
Fakta itu terungkap dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Sekitar 70,29 persen responden menyatakan mendukung keputusan Jokowi tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Hanya 18,03 persen yang menyatakan keputusan Jokowi untuk mengajukan Komjen Badrodin Haiti dan tidak melantik Komjen BG sebagai keputusan yang keliru," kata peneliti LSI Rully Akbar di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2015).
Meski mengapresiasi sikap Jokowi dalam menuntaskan polemik suksesi kepemimpinan di tubuh Polri, publik juga menyatakan keprihatinannya dengan kondisi hukum di Indonesia.
Sebesar 66,89 persen publik menyatakan kondisi hukum di Indonesia makin memprihatinkan. Sementara 22,52 persen menyatakan kondisi hukum saat ini sama saja dengan periode sebelumnya.
"Dan hanya 3,97 persen publik yang menyatakan kondisi hukum di Indonesia makin baik," ucap Rully.
Rully merincikan, kelompok yang prihatin terhadap kondisi hukum ini merata di semua segmen masyarakat Indonesia. Baik ilaki-laki maupun perempuan, tinggal di pedesaan maupun perkotaan, berpendidikan tinggi maupun rendah.
Namun demikian, mereka yang lelaki, berpendidikan tinggi, dan tinggal di perkotaan, lebih tinggi tingkat keprihatinannya dibanding dengan yang tinggal di pedesaan.
Survei ini dilakukan pada 20 hingga 22 Februari 2015 terhadap 1200 orang responden. Data diambil melalui quickpoll (smartphone LSI) dan diolah menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen.
Fakta itu terungkap dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Sekitar 70,29 persen responden menyatakan mendukung keputusan Jokowi tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Hanya 18,03 persen yang menyatakan keputusan Jokowi untuk mengajukan Komjen Badrodin Haiti dan tidak melantik Komjen BG sebagai keputusan yang keliru," kata peneliti LSI Rully Akbar di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2015).
Meski mengapresiasi sikap Jokowi dalam menuntaskan polemik suksesi kepemimpinan di tubuh Polri, publik juga menyatakan keprihatinannya dengan kondisi hukum di Indonesia.
Sebesar 66,89 persen publik menyatakan kondisi hukum di Indonesia makin memprihatinkan. Sementara 22,52 persen menyatakan kondisi hukum saat ini sama saja dengan periode sebelumnya.
"Dan hanya 3,97 persen publik yang menyatakan kondisi hukum di Indonesia makin baik," ucap Rully.
Rully merincikan, kelompok yang prihatin terhadap kondisi hukum ini merata di semua segmen masyarakat Indonesia. Baik ilaki-laki maupun perempuan, tinggal di pedesaan maupun perkotaan, berpendidikan tinggi maupun rendah.
Namun demikian, mereka yang lelaki, berpendidikan tinggi, dan tinggal di perkotaan, lebih tinggi tingkat keprihatinannya dibanding dengan yang tinggal di pedesaan.
Survei ini dilakukan pada 20 hingga 22 Februari 2015 terhadap 1200 orang responden. Data diambil melalui quickpoll (smartphone LSI) dan diolah menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen.
(maf)
