Bekasi Kota Terkotor Keempat di Jawa Barat
Selasa, 24 Februari 2015 - 10:59 WIB
Bekasi Kota Terkotor Keempat di Jawa Barat
A
A
A
BEKASI - Kota Bekasi dinobatkan sebagai kota terkotor nomor empat se-Jawa Barat. Predikat ini berdasarkan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Dadang Hidayat mengaku, predikat kota terkotor itu hasil penilaian tahap pertama Adipura. Dalam penilaian tersebut, Kota Bekasi berada di urutan nomor 22 dari 25 daerah di Jawa Barat. “Nilai yang kami raih ini sangat kita sesalkan, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin,” katanya kemarin.
Menurutnya, penilaian tahap pertama atau P1 Adipura 2015, Kota Bekasi mendapatkan nilai 68,4. Nilai itu turun drastis dari periode sebelumnya yang mencapai 71. Indikatornya, masih banyak sampah di lingkungan masyarakat dan pasar serta masih kotornya gedung perkantoran pemerintah.
Misalnya saat tim penilai dari KLHK ke Bekasi sekitar pukul 08.30 WIB, masih ditemukan tumpukan sampah di jalan protokol. Seharusnya menjelang siang, jalan protokol sudah bebas dari sampah. Itu terjadi lantaran pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu dilakukan sehari sekali.
Volumenya yang melebihi kapasitas truk juga menyisakan tumpukan sampah di sejumlah titik. “Idealnya tidak sekali,” imbuhnya. Selain itu, penyebab sampah tidak bisa terangkut dengan cepat adalah antrean panjang di TPA Sumur Batu. Antrean terjadi akibat zona pembuangan sampah yang sudah melebihi kapasitas.
Setiap membuang sampah, petugas harus mencari zona yang masih kosong. “Ini masalah yang terlihat jelas dan harus diatasi agar Kota Bekasi bisa bersih dan tidak menjadi kota terkotor,” ungkapnya.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menambahkan, produksi sampah warga terus meningkat. Dalam sehari total ada 1.578 ton sampah. Di sisi lain jumlah armada pengangkut sampah tidak seimbang dengan produksi sampah warga. “Jadi masih banyak sampah yang tak terangkut. Ini pukulan buat kami dan harus segera diperbaiki seluruh sistemnya,” tambahnya.
Rahmat mengaku, pengolahan sampah dengan sistem tradisional atau sanitary landfill dianggap sudah tak layak dilakukan di Bekasi. Sistem itu hanya melakukan penumpukan sampah sehingga membutuhkan lahan cukup luas.
Kurangnya kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi kendala. “Kami mendorong kepada masyarakat untuk mengolah sampah sendiri,” katanya.
Abdullah m surjaya
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Dadang Hidayat mengaku, predikat kota terkotor itu hasil penilaian tahap pertama Adipura. Dalam penilaian tersebut, Kota Bekasi berada di urutan nomor 22 dari 25 daerah di Jawa Barat. “Nilai yang kami raih ini sangat kita sesalkan, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin,” katanya kemarin.
Menurutnya, penilaian tahap pertama atau P1 Adipura 2015, Kota Bekasi mendapatkan nilai 68,4. Nilai itu turun drastis dari periode sebelumnya yang mencapai 71. Indikatornya, masih banyak sampah di lingkungan masyarakat dan pasar serta masih kotornya gedung perkantoran pemerintah.
Misalnya saat tim penilai dari KLHK ke Bekasi sekitar pukul 08.30 WIB, masih ditemukan tumpukan sampah di jalan protokol. Seharusnya menjelang siang, jalan protokol sudah bebas dari sampah. Itu terjadi lantaran pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu dilakukan sehari sekali.
Volumenya yang melebihi kapasitas truk juga menyisakan tumpukan sampah di sejumlah titik. “Idealnya tidak sekali,” imbuhnya. Selain itu, penyebab sampah tidak bisa terangkut dengan cepat adalah antrean panjang di TPA Sumur Batu. Antrean terjadi akibat zona pembuangan sampah yang sudah melebihi kapasitas.
Setiap membuang sampah, petugas harus mencari zona yang masih kosong. “Ini masalah yang terlihat jelas dan harus diatasi agar Kota Bekasi bisa bersih dan tidak menjadi kota terkotor,” ungkapnya.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menambahkan, produksi sampah warga terus meningkat. Dalam sehari total ada 1.578 ton sampah. Di sisi lain jumlah armada pengangkut sampah tidak seimbang dengan produksi sampah warga. “Jadi masih banyak sampah yang tak terangkut. Ini pukulan buat kami dan harus segera diperbaiki seluruh sistemnya,” tambahnya.
Rahmat mengaku, pengolahan sampah dengan sistem tradisional atau sanitary landfill dianggap sudah tak layak dilakukan di Bekasi. Sistem itu hanya melakukan penumpukan sampah sehingga membutuhkan lahan cukup luas.
Kurangnya kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi kendala. “Kami mendorong kepada masyarakat untuk mengolah sampah sendiri,” katanya.
Abdullah m surjaya
(ftr)
