Aspek Penunjang Pendidikan Tinggi

Selasa, 24 Februari 2015 - 10:01 WIB
Aspek Penunjang Pendidikan Tinggi
Aspek Penunjang Pendidikan Tinggi
A A A
Masih hangat di ingatan kita, Oktober lalu, pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) baru saja memenangkan pesta demokrasi tertinggi di Indonesia yakni pemilihan presiden (pilpres) yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Dalam kepemimpinannya kali ini, mereka mengangkat empat menteri yang tergabung dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Puan Maharani, Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise.

Terpisahnya pendidikan tinggi dan kebudayaan pada pembentukan kementerian kali ini menimbulkan polemik baru. Dalam kasus ini, seolah kebudayaan tidak ada kaitannya dengan pendidikan tinggi. Perihal kebudayaan merupakan persoalan yang cukup pelik. Tak hanya itu, kebudayaan bukanlah hal sepele yang dengan mudahnya dapat disampingkan.

Wajar saja jika banyak yang menganggap pemisahan antara kebudayaan dan pendidikan tinggi pada kementerian kali ini menjadi hal yang aneh. Namun, penggabungan antara pendidikan tinggi, riset, dan teknologi dalam satu kementerian yang sama membuat permasalahan di atas dapat sedikit ditoleransi.

Penggabungan tiga aspek tersebut dapat meningkatkan daya saingpendidikantinggi dalammenghasilkanlulusan dan riset yang mendukung pembangunan bangsa. Seperti diketahui, pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh untuk mencapai world class university (WCU). Salah satu syarat untuk mencapai hal tersebut dilihat dari pengembangan riset dan penggunaan teknologi di dalamnya.

Karena itu, penggabungan antara pendidikan tinggi, riset, dan teknologi dalam satu kementerian diharapkan dapat membuat pendidikan tinggi di Indonesia mencapai WCU. Semua aspek tersebut sesungguhnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Antara kebudayaan, pendidikan tinggi, riset, dan teknologi saling memengaruhi.

Pembentukan kementerian pada era kepemimpinan Jokowi-JK saat ini mungkin sudah dipertimbangkan secara matang sebelumnya. Karena semua aspek tersebut sangat penting, alangkah baiknya jika menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, serta menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan bisa saling melengkapi.

Ini bertujuan memperbaiki hambatanhambatan yang selama ini menjadi kendala dalam kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

Aci Sutanti
Mahasiswi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
(ftr)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.0180 seconds (0.1#10.140)