Jokowi Diminta Bersikap Negarawan Hadapi Polemik KPK-Polri

JAKARTA - Perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dinilai masih kental dengan adanya kepentingan politik, hingga menimbulkan banyak polemik.

Yang menjadi contoh permasalahan paling dekat saat ini adalah perseteruan antara dua lembaga hukum yakni KPK dan Polri.

Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, Yudi Latief menilai, sebagai seorang Presiden, Jokowi seharusnya tidak mengikuti alur keinginan partai dan kepentingan partai politik.

Menurutnya, Jokowi harus menjadi seorang negarawan yang dapat dengan bijak mengakomodir kepentingan politik.

"Panggung politik kita hari ini yang muncul politisi bukan negarawan. Maka politik hanya dipersatukan oleh dua hal yakni kepentingan dan ketakutan," ujar Yudi dalam suatu diskusi yang berjudul "Meretas Kegaduhan Politik" di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Menurutnya, jika Jokowi memiliki sikap Negarawan maka dia dapat menyelesaikan konflik yang saat ink terjadi antara KPK dan Polri.

"Intinya sikap negarawan Jokowi, dapat menyelesaikan institusi hukum, KPK dan Polri," jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) Harian Kompas, Budiman Tanuredjo dia mengatakan jika Jokowi dapat mengatasi kepentingan politik dengan sikap negarawan, maka penegakan hukum yang salah satunya pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik.

Jika tidak maka sebaliknya, permasalahan penegakan hukum akan semakin terpuruk jika Jokowi terus berada dalam bayang-bayang kepentingan politik.

"Skandal korupsi yang sedang terjadi amat mengecewakan masyarakat. Itu dapat membuat partai politik dan demokrasi akan mati," tandasnya.