Prioritaskan Perbaikan Jalan di Ruas Padat
Prioritaskan Perbaikan Jalan di Ruas Padat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memprioritaskan perbaikan jalan rusak di ruas yang padat kendaraan pada waktu-waktu tertentu. Jalan rusak di lokasi tersebut selain membahayakan para pengendara juga menyebabkan kemacetan.
Salah satunya terlihat di Tubagus Angke, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, di sana pengguna jalan menghindari jalan rusak parah. ”Semua kendaraan berusaha menghindari jalan berlubang sehingga macet, coba saja kalau mulus pasti perjalanan menjadi lancar,” kata Robi Fitra, 24, mahasiswa Universitas Trisakti ini kemarin.
Menurut dia, Pemprov DKI harus mengutamakan perbaikan jalan di ruas yang sering dilintasi kendaraan. Tentunya perbaikan tersebut dibarengi pengerjaan saluran air/drainase agar ketika hujan tidak ada jalanan yang tergenang akibat drainase mampet. Total jalan rusak di DKI mencapai 800 titik, sekitar 30%-nya berada di Jakarta Barat dengan jumlah 226 titik.
Beberapa jalan rusak di Jakarta Barat antara lain Jalan Daan Mogot, Jalan Panjang, Jalan Kyai Tapa, Jalan Latumeten, dan Jalan S Parman. Kerusakan bervariasi mulai dari lubang sedalam beberapa centimeter hingga jalan bergelombang. Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, saat ini sering kali dalam perbaikan jalan, pemprov maupun suku dinas melakukannya tanpa sekaligus mengerjakan/memperbaiki drainase.
”Artinya mereka tidak langsung memperbaiki sistem drainase penyebab genangan. Seharusnya mereka menginvestigasi apa yang menyebabkan jalan rusak, apakah drainase yang buruk atau gimana,” ujarnya. Meskipun pada akhirnya jalan dibangun sebagus mungkin, karena drainasenya buruk, hal itu hanya akan membuang anggaran karena jalan akan kembali rusak bila terjadi genangan.
”Pengerjaannya harus serempak. Artinya dua dinas saling berkoordinasi, tata air perbaiki drainase dan tata jalan perbaiki jalannya supaya jalan tetap awet hingga beberapa tahun,” kata Nirwono. Dia menilai ada dua sistem yang salah hingga membuat perbaikan jalan tak kunjung usai, salah satunya sistem penganggaran dengan mengandalkan APBD.
”Ini merupakan masalah rutin di Indonesia, anggaran pemeliharaan rutin dengan jumlah kecil menjadi salah satunya. Kalau yang rusak hanya titik kecil mungkin tidak masalah, tapi bagaimana kalau besar apa anggaran kita (Jakarta) mencukupi,” ungkapnya. Untuk perbaikan jalan bila mengandalkan anggaran pemeliharaan tidak akan maksimal.
Sebab bila sewaktu-waktu hujan kembali datang, terjadi genangan sehingga beberapa jalan akan kembali rusak. Sistem anggaran yang mengalokasikan perbaikan total harus dilakukan setelah APBD cair. ”Dan itu butuh proses seperti harus lelang, paling baru bisa dikerjakan total pada Mei-Juni,” kata Nirwono. Untuk mengatasi sistem anggaran tersebut, dia menyarankan Pemprov DKI melakukan sistem anggaran pemeliharaan dengan multiyears.
Artinya, setiap tahunnya Pemprov DKI harus menyediakan anggaran yang melimpah agar penanganan pascabanjir, khususnya perbaikan jalan dapat terlaksana dengan perbaikan total. ”Melalui anggaran melimpah, jadi nanti tidak ada pemeliharaan, tapi perbaikan total,” ucapnya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal mengatakan, kerusakan jalan terbanyak di Jakarta Barat diikuti Jakarta Selatan sebanyak 183 titik, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat 149 titik, dan terakhir Jakarta Utara 91 titik. ”Sementara kita pakai aspal dingin untuk penambalan. Bila anggaran sudah ada, baru kita lakukan perbaikan total,” ujarnya. Untuk perbaikan total, pihaknya telah menganggarkan Rp250 miliar pada APBD 2015.
Perinciannya Rp40 miliar dialokasikan untuk masing-masing wilayah di DKI dan Rp50 miliar lainnya untuk perbaikan jalur bus Transjakarta. Khusus untuk 12 koridor Transjakarta, Pemprov DKI tidak berencana melakukan pembetonan atau peninggian. Hal ini dikarenakan selain membutuhkan biaya besar, pembetonan juga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam hal pengerjaan. Selain itu, untuk menghindari genangan dibutuhkan sistem drainase yang baik. ”Semestinya agar jalan tidak tergenang, drainasenya juga harus dibenahi,” ucapnya.
Yan yusuf
Salah satunya terlihat di Tubagus Angke, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, di sana pengguna jalan menghindari jalan rusak parah. ”Semua kendaraan berusaha menghindari jalan berlubang sehingga macet, coba saja kalau mulus pasti perjalanan menjadi lancar,” kata Robi Fitra, 24, mahasiswa Universitas Trisakti ini kemarin.
Menurut dia, Pemprov DKI harus mengutamakan perbaikan jalan di ruas yang sering dilintasi kendaraan. Tentunya perbaikan tersebut dibarengi pengerjaan saluran air/drainase agar ketika hujan tidak ada jalanan yang tergenang akibat drainase mampet. Total jalan rusak di DKI mencapai 800 titik, sekitar 30%-nya berada di Jakarta Barat dengan jumlah 226 titik.
Beberapa jalan rusak di Jakarta Barat antara lain Jalan Daan Mogot, Jalan Panjang, Jalan Kyai Tapa, Jalan Latumeten, dan Jalan S Parman. Kerusakan bervariasi mulai dari lubang sedalam beberapa centimeter hingga jalan bergelombang. Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, saat ini sering kali dalam perbaikan jalan, pemprov maupun suku dinas melakukannya tanpa sekaligus mengerjakan/memperbaiki drainase.
”Artinya mereka tidak langsung memperbaiki sistem drainase penyebab genangan. Seharusnya mereka menginvestigasi apa yang menyebabkan jalan rusak, apakah drainase yang buruk atau gimana,” ujarnya. Meskipun pada akhirnya jalan dibangun sebagus mungkin, karena drainasenya buruk, hal itu hanya akan membuang anggaran karena jalan akan kembali rusak bila terjadi genangan.
”Pengerjaannya harus serempak. Artinya dua dinas saling berkoordinasi, tata air perbaiki drainase dan tata jalan perbaiki jalannya supaya jalan tetap awet hingga beberapa tahun,” kata Nirwono. Dia menilai ada dua sistem yang salah hingga membuat perbaikan jalan tak kunjung usai, salah satunya sistem penganggaran dengan mengandalkan APBD.
”Ini merupakan masalah rutin di Indonesia, anggaran pemeliharaan rutin dengan jumlah kecil menjadi salah satunya. Kalau yang rusak hanya titik kecil mungkin tidak masalah, tapi bagaimana kalau besar apa anggaran kita (Jakarta) mencukupi,” ungkapnya. Untuk perbaikan jalan bila mengandalkan anggaran pemeliharaan tidak akan maksimal.
Sebab bila sewaktu-waktu hujan kembali datang, terjadi genangan sehingga beberapa jalan akan kembali rusak. Sistem anggaran yang mengalokasikan perbaikan total harus dilakukan setelah APBD cair. ”Dan itu butuh proses seperti harus lelang, paling baru bisa dikerjakan total pada Mei-Juni,” kata Nirwono. Untuk mengatasi sistem anggaran tersebut, dia menyarankan Pemprov DKI melakukan sistem anggaran pemeliharaan dengan multiyears.
Artinya, setiap tahunnya Pemprov DKI harus menyediakan anggaran yang melimpah agar penanganan pascabanjir, khususnya perbaikan jalan dapat terlaksana dengan perbaikan total. ”Melalui anggaran melimpah, jadi nanti tidak ada pemeliharaan, tapi perbaikan total,” ucapnya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal mengatakan, kerusakan jalan terbanyak di Jakarta Barat diikuti Jakarta Selatan sebanyak 183 titik, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat 149 titik, dan terakhir Jakarta Utara 91 titik. ”Sementara kita pakai aspal dingin untuk penambalan. Bila anggaran sudah ada, baru kita lakukan perbaikan total,” ujarnya. Untuk perbaikan total, pihaknya telah menganggarkan Rp250 miliar pada APBD 2015.
Perinciannya Rp40 miliar dialokasikan untuk masing-masing wilayah di DKI dan Rp50 miliar lainnya untuk perbaikan jalur bus Transjakarta. Khusus untuk 12 koridor Transjakarta, Pemprov DKI tidak berencana melakukan pembetonan atau peninggian. Hal ini dikarenakan selain membutuhkan biaya besar, pembetonan juga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam hal pengerjaan. Selain itu, untuk menghindari genangan dibutuhkan sistem drainase yang baik. ”Semestinya agar jalan tidak tergenang, drainasenya juga harus dibenahi,” ucapnya.
Yan yusuf
(bbg)
Explore More