Kisruh KPK-Polri Belum Usai

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membatalkan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Jokowi juga mengangkat tiga pelaksana tugas pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di antaranya untuk mengisi posisi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang mundur sementara karena sudah berstatus tersangka. (Baca: Abraham dan Bambang Diberhentikan, Jokowi Angkat Tiga Pemimpin KPK)

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar menilai kedua kebijakan Jokowi itu tidak akan mengakhiri konflik KPK-Polri, namun hanya meredam tensi politik.

"Tapi soal kisruh itu sendiri telah usai? Menurut saya tidak," kata Idil kepada Sindonews, Jumat 20 Februari 2015.

Bagi Idil, perseteruan KPK-Polri ibarat api yang tidak akan pernah padam. Suatu saat bisa kembali membesar apabila ada yang menyiram minyak.

Apalagi, kata dia, perseteruan ini juga terkait persaingan keduanya sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan masing-masing.

"Ditambah lagi banyak penyidik kompeten Polri yang ditarik ke KPK dan itu memberi nilai tambah bagi citra KPK di mata publik," tutur Idil.

Idil juga menilai pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri sebagai bagian dari upaya meredam kekisruhan. "Sosok Badrodin menurut saya adalah sosok kompromis untuk meredam tensi politik," ujarnya.

Kendati begitu, Idil menilai wajar apabila ada pihak yang mempersoalkan pencalonan Badrodin. Meski demikian, dia yakin penolakan terhadap Badrodin menjadi Kapolri tidak sebesar pencalonan Budi Gunawan.

"Tetapi intensitas tak akan lebih besar dari pencalonan BG (Budi Gunawan)," kata Idil.