Kelangsungan Koalisi PDIP-Jokowi Diuji

JAKARTA - Hubungan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah diuji. Keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kepala Polri membuat elite partai tersebut kecewa.

Kasus Budi Gunawan ini diyakini akan menjadi ujian pertama yang cukup berat bagi keberlangsungan hubungan Jokowi dengan partai yang telah mengantarnya terpilih sebagai presiden tersebut. Pengajar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai, ujian ini bisa dilewati dengan situasi yang kondusif manakala PDIP menyadari bahwa sekarang ini Jokowi bukan lagi sekadar pekerja partai, melainkan lebih dari itu,

dia bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Ibarat seorang anak, kata dia, PDIP harus menyadari bahwa Jokowi tidak bisa lagi terus disuapi karena dia telah tumbuh dewasa sehingga mampu memutuskan langkahnya sendiri. Apalagi, pilihannya tidak melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri memang karena mendapat dukungan mayoritas rakyat.

Untuk itu, perlu ada sikap saling memahami jika koalisi kedua pihak ingin terus dipertahankan hingga lima tahun mendatang. ”Pasca pembatalan pelantikan Budi Gunawan ini, hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP harus memasuki babak baru berupa sikap saling memahami dan saling menghargai,” ungkapnya kepada KORAN SINDO kemarin.

Menurut pengajar mata kuliah Humas Politik pada Program Pascasarjana UI ini, rating atau popularitas Jokowi di mata masyarakat pascaputusannya tidak jadi melantik Budi Gunawan bisa jadi kembali meningkat. Padahal, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut sempat dianggap sebagai musuh masyarakat karena dianggap diam dan mendiamkan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi versus Polri.

Fakta ini, kata dia, seharusnya juga disadari oleh PDIP agar partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut bisa kembali mendapat kepercayaan masyarakat. Karena itu, lanjut Ari, yang terbaik bagi Jokowi saat ini adalah memilih langkah politik yang istikamah dengan selalu berpijak kepada kepentingan rakyat banyak. Di sisi lain, PDIP, termasuk parpol-parpol koalisi pendukungnya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sudah bukan waktunya lagi memaksakan kehendak berdasar selera eliteelite partai.

”Jika partai salah merumuskan langkah politiknya, Pemilu 2019 akan menjadi ujian yang sebenarnya. Jika Jokowi terus disetir, bisa jadi masa kepemimpinannya hanya akan seumur jagung. Pasti Jokowi atau PDIP tidak menginginkan hal tersebut terjadi,” ucap Ari yang juga dosen pascasarjana di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini. Penilaian senada disampaikan analis politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes.

Menurut dia, keputusan Jokowi batal melantik Budi Gunawan bisa dimaknai sebagai upaya mengirim pesan yang kuat kepada partai pengusungnya tentang otoritasnya sebagai presiden. ”Sementara kepada publik, Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia bukan petugas partai,” katanya. Dengan sikap kekecewaan partai pendukung, khususnya PDIP, atas pembatalan Budi Gunawan sebagai kepala Polri, lanjut Arya, Jokowi saat ini masih menunggu skenario apa yang tengah disiapkan PDIP.

Dia meyakini Jokowi pun sudah menyiapkan jalan keluar terhadap situasi apa pun yang akan dihadapinya nanti. Namun, Arya memperkirakan tidak akan terjadi hal yang buruk pada hubungan kedua pihak. Jokowi diprediksi akan berusaha menjaga hubungan baiknya dengan PDIP. Jika tidak, dia akan menghadapi situasi sulit di mana DPR akan menggunakan hak interpelasinya sebagai reaksi atas kebijakan pembatalan pelantikan Budi Gunawan.

”Saya kira hubungan keduanya ke depan akan panas-dingin terus dan akan seperti orang pacaran, ada kala mesra, dan ada kalanya ngambek ,” ungkapnya. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, dalam kasus calon kepala Polri ini, sebenarnya PDIP pada posisi mengamankan apa yang telah menjadi keputusan Jokowi sendiri.

Alasan di balik sikap PDIP yang terus mendukung Budi Gunawan sampai ada keputusan Presiden semata karena menjalankan prosedur yang benar. Faktanya, Budi Gunawan diusulkan Presiden Jokowi ke DPR dan parlemen juga sudah menyetujui itu. ”Kalau kemudian Presiden membatalkan melantik Budi Gunawan, ya tentu hal itu tidak lantas membuat PDIP menarik dukungan.

PDIP posisinya adalah partai pendukung pemerintah,” katanya. Intinya, kata dia, apa pun keputusan Presiden soal kepala Polri, PDIP akan tetap solid dan utuh mendukung. ”Intinya, tidak mungkin hanya karena Budi Gunawan, kami kemudian lantas menarik dukungan,” ujarnya.

Rahmat sahid