Indonesia Desak Malaysia Terbitkan Visa Kerja TKI
Indonesia Desak Malaysia Terbitkan Visa Kerja TKI
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Indonesia mendesak Malaysia untuk menerbitkan visa kerja sebagai pengganti journey performance (JP) Visa.
Hal ini untuk menindaklanjuti kesepakatan pelayanan satu pintu tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, poin-poin untuk kebijakan pelayanan satu pintu memang belum dibahas oleh kedua pemerintah. Menurut dia, masih diperlukan lagi pembahasan melalui joint working group yang akan segera diagendakan bulan ini.
Dalam joint working group, ujarnya, pemerintah Indonesia akan mengusulkan kebijakannya sendiri dan pemerintah Malaysia juga akan mengusulkan bagaimana pola penempatan yang baik bagi mereka. ”Ya belum dibahas apa saja layanan satu pintu itu. Kita perlu perdalam lagi melalui joint working group,” tandas Hanif seusai membuka ”Penyambutan Dan Pelepasan Peserta Program PemaganganKe JepangKerjaSama Antara Kemenaker RI dengan Im Japan” di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKN) Cevest, Bekasi.
Dirjen Pembinaan dan Penempatan (Binapenta) Kemenaker Reyna Usman mengatakan, pelayanan satu pintu yang diinginkan pemerintah Indo-nesia adalah dengan mendesak pemerintah Malaysia untuk menerbitkan visa kerja bagi pekerja migran. Reyna mengatakan, selama ini pemerintah Malaysia melegalkan adanya TKI yang berkunjung ke Malaysia dengan JP Visa lalu bekerja di sana. Namun kemudian, Malaysia merazia dan menyebut TKI yang bekerja dengan JP Visa ini ilegal dan menyuruh Indonesia untuk memulangkannya.
”Makanya kami ingin Malaysia meniadakan JP Visa. Karena setelah beberapa waktu TKI bekerja, lalu mereka dipenjara dan kami pun harus keluar uang untuk memulangkannya,” katanya. Sejak moratorium TKI PLRT Juni 2009, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan penerbitan JP Visa untuk perempuan- perempuan Indonesia yang diselundupkan oleh ”pedagang orang” ke Malaysia dan kemudian dijadikan PLRT.
Proses ini sangat berbahaya karena perempuan-perempuan yang diselundupkan itu tanpa diketahui pemerintah Indonesia serta tanpa persiapan sama sekali sehingga rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Kasus Wilfrida Soik dari NTT karena membela diri dan membunuh pengguna jasanya sehingga diancam hukuman mati adalah contoh yang nyata dari dampak penerbitan JP Visa ini.
Neneng zubaidah
Hal ini untuk menindaklanjuti kesepakatan pelayanan satu pintu tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, poin-poin untuk kebijakan pelayanan satu pintu memang belum dibahas oleh kedua pemerintah. Menurut dia, masih diperlukan lagi pembahasan melalui joint working group yang akan segera diagendakan bulan ini.
Dalam joint working group, ujarnya, pemerintah Indonesia akan mengusulkan kebijakannya sendiri dan pemerintah Malaysia juga akan mengusulkan bagaimana pola penempatan yang baik bagi mereka. ”Ya belum dibahas apa saja layanan satu pintu itu. Kita perlu perdalam lagi melalui joint working group,” tandas Hanif seusai membuka ”Penyambutan Dan Pelepasan Peserta Program PemaganganKe JepangKerjaSama Antara Kemenaker RI dengan Im Japan” di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKN) Cevest, Bekasi.
Dirjen Pembinaan dan Penempatan (Binapenta) Kemenaker Reyna Usman mengatakan, pelayanan satu pintu yang diinginkan pemerintah Indo-nesia adalah dengan mendesak pemerintah Malaysia untuk menerbitkan visa kerja bagi pekerja migran. Reyna mengatakan, selama ini pemerintah Malaysia melegalkan adanya TKI yang berkunjung ke Malaysia dengan JP Visa lalu bekerja di sana. Namun kemudian, Malaysia merazia dan menyebut TKI yang bekerja dengan JP Visa ini ilegal dan menyuruh Indonesia untuk memulangkannya.
”Makanya kami ingin Malaysia meniadakan JP Visa. Karena setelah beberapa waktu TKI bekerja, lalu mereka dipenjara dan kami pun harus keluar uang untuk memulangkannya,” katanya. Sejak moratorium TKI PLRT Juni 2009, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan penerbitan JP Visa untuk perempuan- perempuan Indonesia yang diselundupkan oleh ”pedagang orang” ke Malaysia dan kemudian dijadikan PLRT.
Proses ini sangat berbahaya karena perempuan-perempuan yang diselundupkan itu tanpa diketahui pemerintah Indonesia serta tanpa persiapan sama sekali sehingga rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Kasus Wilfrida Soik dari NTT karena membela diri dan membunuh pengguna jasanya sehingga diancam hukuman mati adalah contoh yang nyata dari dampak penerbitan JP Visa ini.
Neneng zubaidah
(ars)
Explore More