Akses Ekonomi Perdesaan Diprioritaskan
Akses Ekonomi Perdesaan Diprioritaskan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes- PDTT) akan memprioritaskan pembangunan akses ekonomi perdesaan di wilayah daerah tertinggal dan transmigrasi.
Sebab dengan perbaikan jalur itu, hasil unggulan desa bisa menjadi daya saing produksi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. “Potensi ekonomi masyarakat desa sebenarnya sudah mampu menguasai pasar di perkotaan. Namun selama ini belum digarap maksimal. Dari terhambat soal infrastruktur hingga belum dimaksimalkan secara market,” ujar Menteri Desa- PDTT Marwan Jafar di Jakarta kemarin.
Agar prioritas pembangunan infrastruktur ekonomi berjalan, Menteri Marwan mengatakan, peran data dan informasi tentang kondisi lokasi sangat penting dalam kerangka pengembangan wilayah. “Sehingga perlu dibangun informasi mengenai potensi dan akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini dari pemetaan permasalahan arah kebijakan, kesenjangan pembangunan antarwilayah masih terkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Sumatera. Namun pada era pemerintahan sekarang yang tertuang dalam Nawacita dan Nawakerja akan dilakukan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan kawasan timur Indonesia (KTI).
“Khususnya pembangunan infrastruktur strategis (supplydriven) dan keterkaitan perdagangan antarpulau. Salah satu Nawakerja prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan untuk 5.000 desa mandiri,” ujar pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, ini. Berdasarkan data Kemendes- PDTT, desa di Indonesia diperkirakan mencapai 74.000. Namun jumlah penduduk miskin di desa masih berkisar 19 juta orang, sedangkan di kota 11,1 juta orang.
Persentase jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi daripada di kota, yakni 14,4% berbanding 8,5%. “Dan jumlah desa tertinggal saat ini mencapai 24,48% atau 18.126 desa,” katanya. Menurut Marwan, jika prioritas akses ekonomi perdesaan terbangun dengan tertata, begitu pula interaksi perdagangan, persaingan usaha desa di perkotaan, dan sistem logistik yang murah, otomatis hal itu akan memengaruhi kehidupan masyarakat perdesaan.
“Dan di situlah akhirnya proyeksi menekan angka kemiskinan dan urbanisasi akan berkurang lebih cepat,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Ferry Djemy Francis telah mengesahkan anggaran Kemendes-PDTT yang sebelumnya di APBN 2015 hanya mendapat anggaran Rp6, 4 triliun. Sementara tambahan perubahan yang didapat senilai Rp2,5 triliun, jadi total dana di Kemendes saat ini adalah Rp9 triliun.
Ferry mengaku menyesalkan penurunan anggaran untuk pemberdayaan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini. Sebab dari ketiga kawasan inilah pertahanan pangan di Tanah Air dapat terwujud. Selain itu infrastruktur di ketiga kawasan ini juga semakin buruk karena tidak teperhatikan di pemerintahan sebelumnya.
Neneng zubaidah
Sebab dengan perbaikan jalur itu, hasil unggulan desa bisa menjadi daya saing produksi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. “Potensi ekonomi masyarakat desa sebenarnya sudah mampu menguasai pasar di perkotaan. Namun selama ini belum digarap maksimal. Dari terhambat soal infrastruktur hingga belum dimaksimalkan secara market,” ujar Menteri Desa- PDTT Marwan Jafar di Jakarta kemarin.
Agar prioritas pembangunan infrastruktur ekonomi berjalan, Menteri Marwan mengatakan, peran data dan informasi tentang kondisi lokasi sangat penting dalam kerangka pengembangan wilayah. “Sehingga perlu dibangun informasi mengenai potensi dan akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini dari pemetaan permasalahan arah kebijakan, kesenjangan pembangunan antarwilayah masih terkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Sumatera. Namun pada era pemerintahan sekarang yang tertuang dalam Nawacita dan Nawakerja akan dilakukan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan kawasan timur Indonesia (KTI).
“Khususnya pembangunan infrastruktur strategis (supplydriven) dan keterkaitan perdagangan antarpulau. Salah satu Nawakerja prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan untuk 5.000 desa mandiri,” ujar pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, ini. Berdasarkan data Kemendes- PDTT, desa di Indonesia diperkirakan mencapai 74.000. Namun jumlah penduduk miskin di desa masih berkisar 19 juta orang, sedangkan di kota 11,1 juta orang.
Persentase jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi daripada di kota, yakni 14,4% berbanding 8,5%. “Dan jumlah desa tertinggal saat ini mencapai 24,48% atau 18.126 desa,” katanya. Menurut Marwan, jika prioritas akses ekonomi perdesaan terbangun dengan tertata, begitu pula interaksi perdagangan, persaingan usaha desa di perkotaan, dan sistem logistik yang murah, otomatis hal itu akan memengaruhi kehidupan masyarakat perdesaan.
“Dan di situlah akhirnya proyeksi menekan angka kemiskinan dan urbanisasi akan berkurang lebih cepat,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Ferry Djemy Francis telah mengesahkan anggaran Kemendes-PDTT yang sebelumnya di APBN 2015 hanya mendapat anggaran Rp6, 4 triliun. Sementara tambahan perubahan yang didapat senilai Rp2,5 triliun, jadi total dana di Kemendes saat ini adalah Rp9 triliun.
Ferry mengaku menyesalkan penurunan anggaran untuk pemberdayaan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini. Sebab dari ketiga kawasan inilah pertahanan pangan di Tanah Air dapat terwujud. Selain itu infrastruktur di ketiga kawasan ini juga semakin buruk karena tidak teperhatikan di pemerintahan sebelumnya.
Neneng zubaidah
(ars)
Explore More