Respons Kabareskrim Soal Calon Kapolri & Harta Kekayaannya
A
A
A
JAKARTA - Meski belum pernah menjabat sebagai Kapolda tipe A, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso kembali menyatakan kesiapannya jika diangkat menjadi Kapolri.
Hal itu disampaikan Budi menyusul rilis Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang telah mengeluarkan daftar nama calon Kapolri.
Nama Budi Waseso tercatat dalam bursa calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.
"Saya sudah sering bilang siapapun anggota Polri pasti siap. Kompolnas punya kewajiban untuk mengetahui seseorang, saya kira tak ada masalah," kata Budi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2015).
"Sekarang rekan lihat saya, Kapolda tipe A apa aturannya? Kasespim juga ada yang jadi Kapolri, buktinya saya mampu juga jadi Kabareskrim," imbuhnya
Ditanya perihal Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang belum disetorkannya ke KPK, Budi mengatakan, laporan tersebut tidak dapat serta merta dibuat secepatnya.
Pasalnya, dia harus terlebih dahulu mengaudit seluruh harta kekayaannya secara detail. Hal itu ingin dilakukannya guna menghindari tudingan menggelapkan harta kekayaan hingga diperkarakan di kemudian hari.
"Saya tidak mau membohongi, barang-barang yang saya miliki harus diaudit dengan benar, jangan sampai suatu ketika saya dibilang menggelapkan atau berbohong," kata Budi.
Untuk mengaudit harta kekayaannya, Budi mengaku, secara khusus menunjuk auditor independen. Hal itu lanjut dia, untuk menghindari salah taksir nilai dari aset yang dia miliki.
"Seperti senjata itu ada nilainya, yang bisa menilai pabrik senjata. Supaya jangan ada salah. Seperti mobil antik itu enggak ada harganya tapi suatu ketika ada harganya," tuntasnya.
Hal itu disampaikan Budi menyusul rilis Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang telah mengeluarkan daftar nama calon Kapolri.
Nama Budi Waseso tercatat dalam bursa calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.
"Saya sudah sering bilang siapapun anggota Polri pasti siap. Kompolnas punya kewajiban untuk mengetahui seseorang, saya kira tak ada masalah," kata Budi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2015).
"Sekarang rekan lihat saya, Kapolda tipe A apa aturannya? Kasespim juga ada yang jadi Kapolri, buktinya saya mampu juga jadi Kabareskrim," imbuhnya
Ditanya perihal Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang belum disetorkannya ke KPK, Budi mengatakan, laporan tersebut tidak dapat serta merta dibuat secepatnya.
Pasalnya, dia harus terlebih dahulu mengaudit seluruh harta kekayaannya secara detail. Hal itu ingin dilakukannya guna menghindari tudingan menggelapkan harta kekayaan hingga diperkarakan di kemudian hari.
"Saya tidak mau membohongi, barang-barang yang saya miliki harus diaudit dengan benar, jangan sampai suatu ketika saya dibilang menggelapkan atau berbohong," kata Budi.
Untuk mengaudit harta kekayaannya, Budi mengaku, secara khusus menunjuk auditor independen. Hal itu lanjut dia, untuk menghindari salah taksir nilai dari aset yang dia miliki.
"Seperti senjata itu ada nilainya, yang bisa menilai pabrik senjata. Supaya jangan ada salah. Seperti mobil antik itu enggak ada harganya tapi suatu ketika ada harganya," tuntasnya.
(maf)