Dipercaya Publik, KPK Harusnya Tak Terseret Politik Praktis
Selasa, 10 Februari 2015 - 05:08 WIB
Dipercaya Publik, KPK Harusnya Tak Terseret Politik Praktis
A
A
A
JAKARTA - Penetapan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dinilai penuh rekayasa. Bahkan, penetapan tersangka itu ditengarai memiliki motif balas dendam.
"Kasus yang menjerat BG sudah selesai di internal Polri. Ada tanda tanya besar dan penetapan ini adalah motif balas dendam," kata Koordinator Kedamaian Indonesia Hakiki (KIH) Fadly Zein dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Selasa (10/2/2015) dini hari.
Dia mengatakan, seyogyanya KPK tidak bermain politik praktis. Karena, hal itu bisa meruntuhkan kewibawaan institusi lembaga antikorupsi tersebut.
"KPK harusnya tidak boleh terseret dalam politik praktis. Mereka harus tetap pada relnya, karena selama ini sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat meskipun sering tebang pilih," pungkasnya.
Lebih lanjut, Fadly mengaku, kini KPK sangat rentan dijadikan alat politik asing dalam mengontrol perekonomian Tanah Air dan operasi intelijen politik. Kepercayaan publik terhadap KPK juga rentan renggang jika berbagai tuduhan perselingkuhan politis pemimpin lembaga ini terbukti benar.
"Sebagai lembaga penegak hukum, KPK seharusnya tidak menjadikan kewenangannya sebagai alat politik untuk memukul pihak yang berlawanan. Jangan dicampurkan antara proses penegakan hukum dengan tendensi politik kekuasaan," tandasnya.
"Kasus yang menjerat BG sudah selesai di internal Polri. Ada tanda tanya besar dan penetapan ini adalah motif balas dendam," kata Koordinator Kedamaian Indonesia Hakiki (KIH) Fadly Zein dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Selasa (10/2/2015) dini hari.
Dia mengatakan, seyogyanya KPK tidak bermain politik praktis. Karena, hal itu bisa meruntuhkan kewibawaan institusi lembaga antikorupsi tersebut.
"KPK harusnya tidak boleh terseret dalam politik praktis. Mereka harus tetap pada relnya, karena selama ini sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat meskipun sering tebang pilih," pungkasnya.
Lebih lanjut, Fadly mengaku, kini KPK sangat rentan dijadikan alat politik asing dalam mengontrol perekonomian Tanah Air dan operasi intelijen politik. Kepercayaan publik terhadap KPK juga rentan renggang jika berbagai tuduhan perselingkuhan politis pemimpin lembaga ini terbukti benar.
"Sebagai lembaga penegak hukum, KPK seharusnya tidak menjadikan kewenangannya sebagai alat politik untuk memukul pihak yang berlawanan. Jangan dicampurkan antara proses penegakan hukum dengan tendensi politik kekuasaan," tandasnya.
(kri)
