Partai Demokrat Thailand Belajar Otonomi Daerah dari PKB
Sabtu, 07 Februari 2015 - 23:11 WIB
Partai Demokrat Thailand Belajar Otonomi Daerah dari PKB
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menerima Kunjungan delegasi dari Partai Demokrat Thailand siang tadi. Dalam kunjungan tersebut, Partai Demokrat Thailand ingin melakukan studi banding terkait proses otonomi daerah. Selain itu Partai Demokrat Thailand ingin bertukar pendapat mengenai proses berbangsa dan bernegara dalam konsep parlemen dan partai.
“Kehadiran kami ke DPP PKB bertujuan untuk menggali dan melakukan studi banding dan tukar pendapat proses desentralisasi (otonomi daerah), proses berbangsa dan bernegara dalam kacamata parlemen dan Partai Kebangkitan Bangsa yang kita ketahui sebagai partai yang memiliki asas Nasionalis Religius,” jelas utusan Partai Demokrat Thailand, HE Chuan Leekpai, di Graha Gus Dur Kantor Sekretariat Jenderal DPP PKB, Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Februari siang.
Chuan, yang pernah menjabat sebagai Perdana Mentari Thailand dua kali ini, memandang Indonesia adalah negara yang terhitung berhasil menerapkan otonomi daerah, meski prosesnya memakan waktu yang lama. Indonesia merupakan pilihan bagi Partai Demokrat Thailand untuk belajar dan bertukar pikiran tentang otonomi daerah.
"Terkait hal itu semua saya memohon kepada pihak PKB untuk berbagi pengalaman terkait kesuksesan dan kegagalan otonomi daerah dari sisi pertahanan dan fiskal,” ungkapnya pria yang merupakan politikus senior di Thailand ini.
Dari hasil belajar ini, Chuan berharap, negaranya bisa menerapkan sistem otonomi daerah. Selama ini pemerintah Thailand telah berusaha menerapkan otonomi daerah, namun hingga kini belum berhasil.
"Pemerintah kita masih menerapkan sistem sentralisasi, namun begitu kami akan terus berjuang untuk memperkuat basis civil society. Kami memiliki tujuan untuk membuat pemerintah daerah sebagai penyimbang dari pemerintah pusat," tutur Chuan.
Menanggapi tujuan Partai Demokrat Thailand, Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding menerangkan sejarah panjang otonomi daerah di Indonesia. Semua itu bermula saat Presiden Abdurrahman Wahid memimpin negeri ini.
Di era sebelum reformasi 1998, kekuatan militer dan birokrasi sangat dominan sehingga menimbulkan gejolak di negeri Indonesia. Pascareformasi yang diiringi dengan berbagai perbaikan struktural, Presiden Abdurahman Wahid berusaha menata dan memperbaiki sistem dengan langkah pertama mengurangi kewenangan militer dan melakukan langkah reformasi birokrasi secara bertahap.
Otonomi daerah baru dicanangkan pada tahun 2001. Otonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk membagi kewenangan kepada daerah-daerah. Dalam pelaksanaannya banyak kendala yang ditemukan, seperti kebiasaan tradisi korupsi belum bisa dihilangkan begitu saja pada tingkat kepala daerah, dan kebiasaan hidup birokrasi yang masih berpikir untuk kepentingannya sendiri.
Terkait hal itu, PKB berusaha dan mencoba mengatasi ketimpangan daerah-daerah di Indonesia. Yang menjadi fokus perhatian PKB adalah membangun loyalitas daerah ke pemerintah pusat. "Oleh karena itu kita juga menghadapi tantangan agar daerah otonomi masuk dalam barisan republik Indonesia sebab kita ini sebagai Negara Kesatuan," tutur Karding.
Sekarang ini PKB terus memperbaiki regulasi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten dan pusat terkait dengan kerja sama antar kabupaten ataupun kerja sama dengan negara lain.
"Kami sudah mulai mendorong otonomi ke tingkat desa agar kesejahteraan lebih bisa dirasakan sampai tingkat bawah. Dengan memberikan kewenangan ke desa kesejahteraan desa akan lebih bisa dirasakan melalui Kementerian desa dalam pemerintahan Jokowi pembangunan diharapkan dapat lebih bisa merata," paparnya.
Di tahun 2014 PKB menjadi anggota parlemen yang menelurkan Undang-undang Desa yang memberi kewenangan untuk desa mengelola anggaran Rp700 juta-1 miliar. "Yang menjadi tujuan PKB adalah penguatan kepala desa dan memberikan pemberdayaan kelompok-kelompok tanpa harus memisahkan dengan pemerintahan kabupaten. Dan pemerintahan sekarang ini kan fokus pada pembangunan infrastrukur, kelautan dan pertanian."
Pertemuan dua partai dari negara sahabat itu dihadiri oleh Ketua DPP PKB Abdul Wahid Maktub, Ketua Perempuan Bangsa Siti Masrifah yang juga anggota Fraksi PKB DPR, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Grety T Iskandar, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Ali Ansory, Safira Mahrusah, dan Hasanudin Wahid.
Sementara perwakilan Partai Demokrat Thailand dihadiri oleh Deputy Leader DP HE Jurin Laksanawit, Deputy Leader (for Nort East Region) HE Khunying Kalaya Sophonpanich, Member policy Commite DP HE Kasit Piromya, Former MP Saraburi Provice, Ms Kaniaya Rungvijitchai, Member of the Democrat Party Ms Pimrapee Phanwichatikul, Assistant to HE Kasit Piromya, dan Mr Kachornbhat Chaiprapar.
“Kehadiran kami ke DPP PKB bertujuan untuk menggali dan melakukan studi banding dan tukar pendapat proses desentralisasi (otonomi daerah), proses berbangsa dan bernegara dalam kacamata parlemen dan Partai Kebangkitan Bangsa yang kita ketahui sebagai partai yang memiliki asas Nasionalis Religius,” jelas utusan Partai Demokrat Thailand, HE Chuan Leekpai, di Graha Gus Dur Kantor Sekretariat Jenderal DPP PKB, Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Februari siang.
Chuan, yang pernah menjabat sebagai Perdana Mentari Thailand dua kali ini, memandang Indonesia adalah negara yang terhitung berhasil menerapkan otonomi daerah, meski prosesnya memakan waktu yang lama. Indonesia merupakan pilihan bagi Partai Demokrat Thailand untuk belajar dan bertukar pikiran tentang otonomi daerah.
"Terkait hal itu semua saya memohon kepada pihak PKB untuk berbagi pengalaman terkait kesuksesan dan kegagalan otonomi daerah dari sisi pertahanan dan fiskal,” ungkapnya pria yang merupakan politikus senior di Thailand ini.
Dari hasil belajar ini, Chuan berharap, negaranya bisa menerapkan sistem otonomi daerah. Selama ini pemerintah Thailand telah berusaha menerapkan otonomi daerah, namun hingga kini belum berhasil.
"Pemerintah kita masih menerapkan sistem sentralisasi, namun begitu kami akan terus berjuang untuk memperkuat basis civil society. Kami memiliki tujuan untuk membuat pemerintah daerah sebagai penyimbang dari pemerintah pusat," tutur Chuan.
Menanggapi tujuan Partai Demokrat Thailand, Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding menerangkan sejarah panjang otonomi daerah di Indonesia. Semua itu bermula saat Presiden Abdurrahman Wahid memimpin negeri ini.
Di era sebelum reformasi 1998, kekuatan militer dan birokrasi sangat dominan sehingga menimbulkan gejolak di negeri Indonesia. Pascareformasi yang diiringi dengan berbagai perbaikan struktural, Presiden Abdurahman Wahid berusaha menata dan memperbaiki sistem dengan langkah pertama mengurangi kewenangan militer dan melakukan langkah reformasi birokrasi secara bertahap.
Otonomi daerah baru dicanangkan pada tahun 2001. Otonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk membagi kewenangan kepada daerah-daerah. Dalam pelaksanaannya banyak kendala yang ditemukan, seperti kebiasaan tradisi korupsi belum bisa dihilangkan begitu saja pada tingkat kepala daerah, dan kebiasaan hidup birokrasi yang masih berpikir untuk kepentingannya sendiri.
Terkait hal itu, PKB berusaha dan mencoba mengatasi ketimpangan daerah-daerah di Indonesia. Yang menjadi fokus perhatian PKB adalah membangun loyalitas daerah ke pemerintah pusat. "Oleh karena itu kita juga menghadapi tantangan agar daerah otonomi masuk dalam barisan republik Indonesia sebab kita ini sebagai Negara Kesatuan," tutur Karding.
Sekarang ini PKB terus memperbaiki regulasi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten dan pusat terkait dengan kerja sama antar kabupaten ataupun kerja sama dengan negara lain.
"Kami sudah mulai mendorong otonomi ke tingkat desa agar kesejahteraan lebih bisa dirasakan sampai tingkat bawah. Dengan memberikan kewenangan ke desa kesejahteraan desa akan lebih bisa dirasakan melalui Kementerian desa dalam pemerintahan Jokowi pembangunan diharapkan dapat lebih bisa merata," paparnya.
Di tahun 2014 PKB menjadi anggota parlemen yang menelurkan Undang-undang Desa yang memberi kewenangan untuk desa mengelola anggaran Rp700 juta-1 miliar. "Yang menjadi tujuan PKB adalah penguatan kepala desa dan memberikan pemberdayaan kelompok-kelompok tanpa harus memisahkan dengan pemerintahan kabupaten. Dan pemerintahan sekarang ini kan fokus pada pembangunan infrastrukur, kelautan dan pertanian."
Pertemuan dua partai dari negara sahabat itu dihadiri oleh Ketua DPP PKB Abdul Wahid Maktub, Ketua Perempuan Bangsa Siti Masrifah yang juga anggota Fraksi PKB DPR, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Grety T Iskandar, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Ali Ansory, Safira Mahrusah, dan Hasanudin Wahid.
Sementara perwakilan Partai Demokrat Thailand dihadiri oleh Deputy Leader DP HE Jurin Laksanawit, Deputy Leader (for Nort East Region) HE Khunying Kalaya Sophonpanich, Member policy Commite DP HE Kasit Piromya, Former MP Saraburi Provice, Ms Kaniaya Rungvijitchai, Member of the Democrat Party Ms Pimrapee Phanwichatikul, Assistant to HE Kasit Piromya, dan Mr Kachornbhat Chaiprapar.
(hyk)
