RI-Malaysia Godok Zona Waktu ASEAN

KUALA LUMPUR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak menyepakati persamaan zona waktu ASEAN. Hal itu dinilai akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Menurut Jokowi dan Razak, persamaan zona waktu ASEAN dapat meningkatkan semangat solidaritas di kawasan. Saat ini, ada tiga zona waktu yang berbeda di ASEAN, yakni bagian barat, tengah, dan timur. Selisihnya 60 menit. Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Kasiviswanathan Shanmugam pernah mendukung gagasan ini ketika seluruh menlu ASEAN duduk di satu meja di Kota Kinabalu, Malaysia, 28 Januari silam.

Persamaan zona waktu berpeluang membuat kinerja perbankan kawasan lebih efisien karena jadwal buka dan pasar saham akan terkoordinasi. Selain itu, sesuai dengan misi pemerintah sekarang yang menekankan fokus di bidang maritim, Jokowi dan Razak sepakat membentuk komite teknis dan ketua juru runding. Kedua unit itu dibentuk untuk mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan timbul di wilayah perbatasan maritim kedua negara.

“Soal perbatasan maritim sudah terlalu lama sehingga dengan adanya tim tersebut diharapkan bisa cepat diselesaikan,” kata Jokowi seperti dikutip AFP. Senada dengan Jokowi, Razak menegaskan sengketa maritim perlu diselesaikan secepat mungkin. Sebab perundingan yang sudah ada, kata Razak, tidak ada kemajuan signifikan. Indonesia dan Malaysia pernah bersitegang mengenai sengketa Laut Sulawesi. Garis perbatasan di wilayah tersebut sering memicu masalah politik.

Pada tahun lalu, Pemerintah Indonesia menerapkan aturan baru. Kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia akan ditenggelamkan setelah mereka melalui proses hukum. Beberapa kapal asing, termasuk milik Malaysia, sudah ditenggelamkan angkatan laut Indonesia. “Malaysia dan Indonesia akan menunjuk perwakilan khusus untuk menjadi ketua runding. Perwakilan itu juga dibentuk untuk menemukan rumus yang tepat dan dapat diterima pemerintah dan rakyat kedua negara,” pungkas Razak.

Kedua negara sepakat untuk bersikap tegas dalam menangani nelayan Indonesia atau Malaysia yang bandel. Menurut Jokowi, nelayan yang masuk wilayah abu-abu akan diberi peringatan dan diusir sebelum mereka memasuki wilayah teritorial, sedangkan yang lepas dari pantauan di wilayah abu-abu akan ditangkap dan diadili di masing-masing negara. Kerja sama Indonesia-Malaysia tidak hanya diperkuat dengan perdagangan dan persamaan politik di wilayah perbatasan, tapi juga mengenai upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Kedua negara menilai nasib TKI perlu diperhatikan secara serius. Sebab tidak sedikit TKI yang terlibat masalah hukum di Malaysia. Jokowi-Razak sepakat untuk mengirimkan tenaga kerja dalam satu saluran. Dengan demikian, perlindungan dan penanganan TKI bisa dilakukan lebih mudah. Razak mendukung penuh ide tersebut. Apalagi, ke depannya, TKI yang terbang menuju Malaysia berpeluang besar bisa mengikuti pelatihan yang memadai.

“Kami sadar hanya ada sekitar 4.000 TKI yang memasuki Malaysia melalui jalur resmi, sementara 105.000 sisanya tidak resmi. Kami sepakat kementerian terkait kedua negara perlu merundingkan pembentukan satu saluran,” tutur Razak seperti dilansir Bernama . Beberapa TKI di Malaysia ada yang berkeluarga.

Mereka bisa menyekolahkan anak mereka di community learning center (CLC) yang ada di Malaysia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNIBHI) Lalu Muhamad Iqbal mengatakan ada 23.000 anak yang memiliki akses pendidikan. Guru CLC, kata Iqbal, didatangkan dari Indonesia.

Muh shamil