Junimart Harus Berterima Kasih kepada Buya Syafii
Jum'at, 06 Februari 2015 - 23:02 WIB
Junimart Harus Berterima Kasih kepada Buya Syafii
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Junimart Girsang menyebut pernyataan Buya Syafii Maarif terkait 'bocoran' keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah tidak berdasar.
Dia beralasan karena Buya Syafii orang tidak jelas. Anggota DPR asal PDIP ini mengingatkan mantan Ketua PP Muhammadiyah ini untuk tidak memperkeruh suasana.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq menilai, apa yang dilontarkan Junimart mencerminkan kepanikan luar biasa mengingat PDIP ngotot agar Budi Gunawan dilantik.
"Buya Syafii orang merdeka, pantang bicara di bawah perintah dan tekanan, apalagi berbohong. Diminta jadi Wantimpres saja tidak mau," ujarnya melalui rilis yang diterima Sindonews, Jumat (6/2/2015).
Menurutnya, menuduh Buya Syafii sebagai orang tidak jelas ibarat menepuk air didulang terpercik muka sendiri. Seharusnya, lanjut dia, Junimart berterima kasih kepada Buya Syafii karena masih mau membantu Presiden Jokowi yang diusung PDIP di pilpres lalu.
"Megawati dan Puan saja berbesar hati meminta bantuan Buya dalam menyelesaikan kemacetan komunikasi Teuku Umar dan Istana. Sebuah contoh yang baik meski ada perbedaan."
"Kalau ditanya Buya Syafii mewakili siapa? Jelas beliau menyuarakan nurani publik yang tidak rela institusi penegak hukum seperti KPK dan kepolisian dikorbankan demi kepentingan transaksional," sambungnya.
Fajar menilai, justru apa yang Buya Syafii lakukan ingin menyelamatkan maruah presiden dan kredilitas pemerintah ini dari kegaduhan yang ditabuh oleh partai tempat Junimart bernaung.
"Sangat disesalkan seorang anggota DPR dari PDIP melontarkan pernyataan yang tidak pantas mengingat hubungan PDIP cukup baik dengan pribadi Buya Syafii bahkan dengan Muhammadiyah," tandasnya.
Ditambahkannya, sikap Junimart telah merugikan PDIP di mata Buya Syafii yang sangat dekat dengan Almarhum Taufik Kiemas. Sementara, Megawati pun menaruh hormat dan mempercayai independensi Buya Syafii.
"PDIP harus menegur Junimart karena publik terlanjur meragukan komitmen partai pengusung Jokowi ini dalam pemberantasan korupsi," pungkasnya.
Dia beralasan karena Buya Syafii orang tidak jelas. Anggota DPR asal PDIP ini mengingatkan mantan Ketua PP Muhammadiyah ini untuk tidak memperkeruh suasana.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq menilai, apa yang dilontarkan Junimart mencerminkan kepanikan luar biasa mengingat PDIP ngotot agar Budi Gunawan dilantik.
"Buya Syafii orang merdeka, pantang bicara di bawah perintah dan tekanan, apalagi berbohong. Diminta jadi Wantimpres saja tidak mau," ujarnya melalui rilis yang diterima Sindonews, Jumat (6/2/2015).
Menurutnya, menuduh Buya Syafii sebagai orang tidak jelas ibarat menepuk air didulang terpercik muka sendiri. Seharusnya, lanjut dia, Junimart berterima kasih kepada Buya Syafii karena masih mau membantu Presiden Jokowi yang diusung PDIP di pilpres lalu.
"Megawati dan Puan saja berbesar hati meminta bantuan Buya dalam menyelesaikan kemacetan komunikasi Teuku Umar dan Istana. Sebuah contoh yang baik meski ada perbedaan."
"Kalau ditanya Buya Syafii mewakili siapa? Jelas beliau menyuarakan nurani publik yang tidak rela institusi penegak hukum seperti KPK dan kepolisian dikorbankan demi kepentingan transaksional," sambungnya.
Fajar menilai, justru apa yang Buya Syafii lakukan ingin menyelamatkan maruah presiden dan kredilitas pemerintah ini dari kegaduhan yang ditabuh oleh partai tempat Junimart bernaung.
"Sangat disesalkan seorang anggota DPR dari PDIP melontarkan pernyataan yang tidak pantas mengingat hubungan PDIP cukup baik dengan pribadi Buya Syafii bahkan dengan Muhammadiyah," tandasnya.
Ditambahkannya, sikap Junimart telah merugikan PDIP di mata Buya Syafii yang sangat dekat dengan Almarhum Taufik Kiemas. Sementara, Megawati pun menaruh hormat dan mempercayai independensi Buya Syafii.
"PDIP harus menegur Junimart karena publik terlanjur meragukan komitmen partai pengusung Jokowi ini dalam pemberantasan korupsi," pungkasnya.
(kri)
