Awas Provokator Tunggangi Konflik KPK-Polri !
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk secepatnya mengakhiri konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Bila konflik antarlembaga penegak hukum itu berlarut maka akan menimbulkan efek sosial yang besar.
"Jangan sampai masalah ini menjadi bola panas yang terus menggelinding dan menjadi efek sosial yang lebih luas," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Afifudin, Jumat (6/2/2015).
Jika polemik terus berlarut, lanjut dia, bukan tidak mungkin muncul provokator yang akan menunggangi persoalan ini demi menciptakan disabilitas politik. "Ke depan semua pihak harus legowo apapun yang diputuskan Presiden," tandasnya.
Dia mengharapkan tidak ada pihak yang mencoba menekan Jokowi dalam mengambil kebijakan.
Tujuannya, lanjut dia, agar politik bisa berjalan stabil. Penegak hukum bisa bekerja dengan kewenangan masing-masing.
"Sudah saatnya Pemerintah membuktikan janji janji politiknya untuk terus bekerja, bekerja dan bekerja guna bisa memberikan harapan masyarakat sesuai dg Nawacita Pemerintah Jokowi-JK," tutur Afifudin.
Bila konflik antarlembaga penegak hukum itu berlarut maka akan menimbulkan efek sosial yang besar.
"Jangan sampai masalah ini menjadi bola panas yang terus menggelinding dan menjadi efek sosial yang lebih luas," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Afifudin, Jumat (6/2/2015).
Jika polemik terus berlarut, lanjut dia, bukan tidak mungkin muncul provokator yang akan menunggangi persoalan ini demi menciptakan disabilitas politik. "Ke depan semua pihak harus legowo apapun yang diputuskan Presiden," tandasnya.
Dia mengharapkan tidak ada pihak yang mencoba menekan Jokowi dalam mengambil kebijakan.
Tujuannya, lanjut dia, agar politik bisa berjalan stabil. Penegak hukum bisa bekerja dengan kewenangan masing-masing.
"Sudah saatnya Pemerintah membuktikan janji janji politiknya untuk terus bekerja, bekerja dan bekerja guna bisa memberikan harapan masyarakat sesuai dg Nawacita Pemerintah Jokowi-JK," tutur Afifudin.
(dam)