Komisi I Setujui RUU Kerja Sama Pertahanan
Jum'at, 06 Februari 2015 - 12:59 WIB
Komisi I Setujui RUU Kerja Sama Pertahanan
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR menyatakan setuju atas dua rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan pemerintah, yakni RUU Kerja Sama Pertahanan dengan Timor Leste dan RUU Kerja Sama Pertahanan dengan Pakistan.
Dua RUU itu akan segera dibawa ke pembahasan tingkat dua untuk disahkan menjadi UU. “Sepuluh fraksi menyetujui kedua RUU ini dilanjutkan pembahasannya di tingkat dua, yaitu di sidang paripurna,” tandas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pertahanan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Mahfudz mengatakan, dalam persetujuan ini, isu ekonomi pertahanan menjadi penting sehingga tidak memandang bahwa pertahanan terpisah dari ekonomi.
Dengan begitu, dia berharap ketika RUU tersebut nantinya telah diundangkan maka industri pertahanan Indonesia memiliki dimensi ekonomi di dalamnya. Selain kedua RUU tersebut, kata Mahfudz, masih ada juga sejumlah persetujuan Indonesia dengan negara lain yang belum diratifikasi seperti dengan Polandia, Jerman, dan Tiongkok.
“Pada September 2015 merupakan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia-Polandia. Mereka berharap adanya ratifikasi kerja sama pertahanan dengan Indonesia,” ungkapnya. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, sejak berdirinya Timor Leste, hubungan bilateral dengan Indonesia telah berlangsung dengan baik. Menurut dia, kerja sama di bidang pertahanan dengan saling kunjung dan mencerminkan hubungan kedua negara.
“Akhirnya perjanjian kerja sama bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste dicapai, dan ini kemudian perlu ditingkatkan dalam bentuk UU,” katanya. Ryamizard mengungkapkan, selama ini antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste sudah mengikat beberapa kerja sama. Seperti dalam bidang pertahanan dan militer, pembentukan komite bersama yang akan mengidentifikasi hal-hal yang jadi kepentingan bersama, melindungi kekayaan intelektual, dokumen, dan rahasia.
Selain itu, Indonesia dan Timor Leste juga ada kesepakatan tidak membawa sengketa yang timbul ke pengadilan internasional. “Kerja sama dan hubungan baik selama ini terus dapat ditingkatkan dengan Pakistan. Hingga kedua pemerintah memandang pentingnya meningkatkan kerja sama ini terutama dalam bidang pertahanan,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, selama ini kerja sama dengan Pakistan sudah tercapai seperti dialog dan konsultasi bilateral mengenai isu strategis tentang masalah pertahanan. Termasuk pembentukan komite bersama yang akan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.
Rahmat sahid
Dua RUU itu akan segera dibawa ke pembahasan tingkat dua untuk disahkan menjadi UU. “Sepuluh fraksi menyetujui kedua RUU ini dilanjutkan pembahasannya di tingkat dua, yaitu di sidang paripurna,” tandas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pertahanan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Mahfudz mengatakan, dalam persetujuan ini, isu ekonomi pertahanan menjadi penting sehingga tidak memandang bahwa pertahanan terpisah dari ekonomi.
Dengan begitu, dia berharap ketika RUU tersebut nantinya telah diundangkan maka industri pertahanan Indonesia memiliki dimensi ekonomi di dalamnya. Selain kedua RUU tersebut, kata Mahfudz, masih ada juga sejumlah persetujuan Indonesia dengan negara lain yang belum diratifikasi seperti dengan Polandia, Jerman, dan Tiongkok.
“Pada September 2015 merupakan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia-Polandia. Mereka berharap adanya ratifikasi kerja sama pertahanan dengan Indonesia,” ungkapnya. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, sejak berdirinya Timor Leste, hubungan bilateral dengan Indonesia telah berlangsung dengan baik. Menurut dia, kerja sama di bidang pertahanan dengan saling kunjung dan mencerminkan hubungan kedua negara.
“Akhirnya perjanjian kerja sama bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste dicapai, dan ini kemudian perlu ditingkatkan dalam bentuk UU,” katanya. Ryamizard mengungkapkan, selama ini antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste sudah mengikat beberapa kerja sama. Seperti dalam bidang pertahanan dan militer, pembentukan komite bersama yang akan mengidentifikasi hal-hal yang jadi kepentingan bersama, melindungi kekayaan intelektual, dokumen, dan rahasia.
Selain itu, Indonesia dan Timor Leste juga ada kesepakatan tidak membawa sengketa yang timbul ke pengadilan internasional. “Kerja sama dan hubungan baik selama ini terus dapat ditingkatkan dengan Pakistan. Hingga kedua pemerintah memandang pentingnya meningkatkan kerja sama ini terutama dalam bidang pertahanan,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, selama ini kerja sama dengan Pakistan sudah tercapai seperti dialog dan konsultasi bilateral mengenai isu strategis tentang masalah pertahanan. Termasuk pembentukan komite bersama yang akan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.
Rahmat sahid
(ars)
