Politikus PDIP Nilai Jokowi Dikepung Antek Neolib

Jum'at, 06 Februari 2015 - 07:39 WIB
Politikus PDIP Nilai...
Politikus PDIP Nilai Jokowi Dikepung Antek Neolib
A A A
DEPOK - Politikus PDIP menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah dikepung orang-orang neolib dalam lingkaran kepresidenan. Hal ini berpengaruh besar terhadap kebijakan Jokowi yang menjadi liberal.

"Saya mengatakan itu saya kan mengkritisi lingkaran presiden kalau dikepung seluruh staffnya adalah beraliran yang sangat liberal. Coba lihat kebijakan-kebijakan yang sangat pragmatis. Ini akan membawa ke jurang kehancuran," kata Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Februari kemarin.

Effendi berpendapat, orang-orang tersebut telah memanfaatkan dan menunggangi kekuatan presiden selama ini. Dan orang tersebut telah menumpang di PDIP, serta memanfaatkan kepercayaan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Memang saya pikir selama ini memang besar kepercayaannya kepada mereka. Pada akhirnya mereka yang jadi brutus-brutus, ini realita juga," jelas Anggota Komisi I DPR itu.

Bahkan menurut Effendi menduga bukan hanya Rini Soemarno dan Andi Widjajanto saja yang telah menjadi brutus, tapi presiden sudah dilingkari, dan dikepung oleh kekuatan paham liberal yang sangat pragmatis. Kekuatan ini merasuk ke sendi-sendi kebijakan presiden.

"Kita minta Pak Presiden agar sadarlah bahwa itu bertentangan dengan ajaran dari mashab kita, aliran kita. Pak Jokowi juga menyadari bahwa dirinya adalah kader PDIP," tegasnya.

Effendi mengatakan, dugaannya tersebut dapat dilihat di sejumlah kebijakan presiden. Seperti, Penyertaan Modal Negara untuk BUMN, hal itu bisa berpotensi menjadi masalah seperti kasus Bank Century jilid II. Kemudian, meliberalkan BBM bersubsidi yang kemudian menjadi mekanisme pasar, perpanjangan kontrak PT Freeport, dan penanganan sumber daya alam lainnya.

"Penempatan gengnya, Rini dan Arie Soemarno. Arie Soemarno kan sekarang seperti mafia. Seperti mafioso. Ini kan enggak boleh ada di dalem," ujarnya.

Oleh karena itu, Effendi meminta Presiden Jokowi mendengarkan masukan tersebut. Bukan hanya dua orang itu saja tapi ada juga Sofyan Djalin, Sudirman Said, dan juga orang-orang mengisi jabatan direksi BUMN.

"Harusnya seorang Rini dan Andi mendengar kata pengkhianatan harus dengan sendirinya mengundurkan diri. Karena sudah begitu rendahnya kodrat anda di mata kita," tambahnya.

Namun demikian, dirinya meyakini jika apa yang telah disamppaikan dan dikritisi terhadap pemerintahan ini, akan direspon secara baik oleh Jokowi. Sehingga, kabinet ini dikembalikan ke kabinet trisakti bukan kabinet kerja.

"Kalau kerja enggak mikir bagaimana? Ya kan konotasinya bisa, kerja doang sih enggak bisa mikir ya susah. Kerja terus," tandasnya.
(hyk)
Berita Terkait
Presiden Jokowi Terima...
Presiden Jokowi Terima Kunjungan Presiden Filipina
Presiden Jokowi Tinjau...
Presiden Jokowi Tinjau Vaksin di Papua Barat
Presiden Hadiri Muktamar...
Presiden Hadiri Muktamar Rabithan Melayu-Banjar
3.048 Personel Gabungan...
3.048 Personel Gabungan TNI dan Polri Dikerahkan untuk Pengamanan Kunjungan Presiden ke Papua
Coretan Dinding Adili...
Coretan Dinding 'Adili Jokowi' di Sudut Kota Jakarta
Coretan Dinding Adili...
Coretan Dinding Adili Jokowi Kembali Hebohkan Sudut Kota Jakarta
Berita Terkini
Kubu Roy Suryo Tepis...
Kubu Roy Suryo Tepis Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Sudah P21
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Infografis
4 Presiden Indonesia...
4 Presiden Indonesia Lahir Bulan Juni, Soekarno hingga Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved