Konflik KPK-Polri, PKS Salahkan Komunikasi Politik Jokowi
Sabtu, 31 Januari 2015 - 22:58 WIB
Konflik KPK-Polri, PKS Salahkan Komunikasi Politik Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menilai komunikasi politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan lembaga negara dalam jangka waktu 100 hari kerja kabinetnya masih kurang baik.
"Komunikasi yang dibangun tidak terlalu bagus antar lembaga negara. Di awal-awal Jokowi melarang menterinya datang ke DPR," ujar Jazuli di sela-sela Rapat Kerja PKS di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2015).
Komunikasi yang kurang baik itu, lanjut Jazuli, adalah salah satu penyebab timbulnya perseturuan antara KPK dan Polri. Menurutnya, Jokowi harus segera mengambil sikap dalam mengatasi perseturuan dua lembaga hukum tersebut.
"Presiden yang mesti mengambil sikap dan memutuskan. Jokowi tidak boleh ragu-ragu lagi dalam mengambil keputusan, jangan bingung dibisikin kanan-kiri," tegas Jazuli.
Kendati demikian, PKS tetap menghormati langkah yang akan diambil Jokowi untuk menyelesaikan polemik tersebut. Dia pun yakin mantan Gubernur DKI Jakarta itu mampu mengatasi konflik tersebut.
"PKS menghargai wewenang presiden. PKS yakin presiden mampu," tandas Jazuli.
"Komunikasi yang dibangun tidak terlalu bagus antar lembaga negara. Di awal-awal Jokowi melarang menterinya datang ke DPR," ujar Jazuli di sela-sela Rapat Kerja PKS di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2015).
Komunikasi yang kurang baik itu, lanjut Jazuli, adalah salah satu penyebab timbulnya perseturuan antara KPK dan Polri. Menurutnya, Jokowi harus segera mengambil sikap dalam mengatasi perseturuan dua lembaga hukum tersebut.
"Presiden yang mesti mengambil sikap dan memutuskan. Jokowi tidak boleh ragu-ragu lagi dalam mengambil keputusan, jangan bingung dibisikin kanan-kiri," tegas Jazuli.
Kendati demikian, PKS tetap menghormati langkah yang akan diambil Jokowi untuk menyelesaikan polemik tersebut. Dia pun yakin mantan Gubernur DKI Jakarta itu mampu mengatasi konflik tersebut.
"PKS menghargai wewenang presiden. PKS yakin presiden mampu," tandas Jazuli.
(kri)
