Pengamat: Kinerja 3 Lembaga Penegak Hukum Berhasil Jaga Kepercayaan Publik ke Jokowi

JAKARTA - Tahun 2022 jadi tantangan berat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di saat ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi, ketidakpastian geopolitik global serta kenaikan harga kebutuhan pokok membuat pemerintah berpikir keras mengendalikan keadaan.

Di tengah situasi itu, banyak kalangan pesimistis dengan upaya pemerintah seraya menilai kepercayaan terhadap Jokowi segera ambruk. Mereka menunjuk fenomena berlarutnya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sebagai salah satu alasan.

“Faktanya kepercayaan terhadap Presiden tak kurang dari 75 persen. Kepuasannya juga begitu, meski sempat menurun,” ujar Pengamat Hukum Masriadi Pasaribu merujuk pada hasil terbaru lembaga survei Indikator dan SMRC, Senin (23/5/2022).

Menurut dia, banyak faktor yang menyebabkan kepercayaan dan kepuasan terhadap Jokowi tetap terjaga. Di antaranya, kinerja tiga lembaga dalam menjalankan fungsi eksekutif di bidang penegakan hukum.

“Kinerja KPK, kejaksaan, dan kepolisian yang profesional dan independen dalam menangani masalah masyarakat tak bisa diabaikan,” katanya.

Dia menyatakan kinerja KPK sepanjang tahun 2022 terbilang efektif. Terhitung hingga bulan Mei, tercatat sudah 5 kepala daerah yang ditangkap dan dijerat pasal tindak pidana korupsi.

Selain itu, langkah KPK dalam upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi juga disebut lebih bergema dengan melibatkan banyak instansi dan elemen, termasuk partai politik. "Perlu diakui semua ini hasil kepemimpinan Firli yang tidak elitis, terbuka terhadap semua pihak, namun tetap independen," tandas advokat dari kantor hukum Masriadi & Renhad Pasaribu ini.

Begitu juga kinerja lembaga Kejaksaan Agung (Kejagung). Di bawah pimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, kejaksaan menjelma jadi lembaga kuat dan terpercaya dengan sejumlah gebrakan.

Kejaksaan dianggap berhasil mengungkap kasus besar yang merugikan masyarakat, termasuk kasus mafia minyak goreng. “Di sini kita menyaksikan bagaimana prinsip keadilan berdasar hati nurani benar-benar diterapkan,” ungkapnya.

Tak beda dengan KPK dan Kejagung, kinerja lembaga Polri khususnya dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19, juga pelaksanaan mudik 2022 dinilai sangat baik.

Masriadi menyebut kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berhasil membangun soliditas di institusi Polri serta mengubah wajah kepolisian lebih humanis.

“Semua ini tak bisa dibaca terpisah dan jangan diadu-adu. Ada sinergi dan kolaborasi dalam peran masing-masing yang berkontribusi terhadap Pemerintahan Jokowi,” pungkasnya.