Posisi Jokowi Dilematis Terkait Posisi Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dalam posisi dilematis untuk menentukan melantik atau tidak Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri.
Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heriyanto.
Menurut Gun Gun, pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri apabila dilaksanakan, akan berdampak pada menurunnya legitimasi presiden di mata masyarakat.
Sementara jika dibatalkan, dukungan terhadap Jokowi dari pihak yang selama ini berada di belakangnya akan berkurang atau hilang.
“Jokowi memang berada pada posisi dilematis," ujar Gun Gun saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya “Menanti Ketegasan Jokowi” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (31/1/2014).
"Kalau dia melantik ada resistensi publik. Sementara jika tidak dilantik ada risiko di level politik elite, misalnya zona nyaman di level politik pendukung dan zona nyaman di level DPR yang hilang,” imbuhnya.
Meski demikian Jokowi diminta tetap berani mengambil keputusan untuk meredam situasi yang sedang ramai saat ini.
Walau keputusan yang nantinya diambil, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap akan mendapatkan dampaknya.
“Jokowi mau tidak mau, suka tidak suka dia harus menjadi pengambil risiko (risk taker). Karena kalau dia kemudian tidak menjadi pengambil risiko akan berlarut-larut terus,” tegasnya.
Dia menyarankan, agar Jokowi lebih dulu melihat seberapa besar tingkat kepercayaan publik dalam menyikapi pencalonan BG saat ini.
Karena menurutnya tingkat kepercayaan publik justru jauh lebih sensitif ketika Jokowi memilih melantik BG dibanding membatalkannya.
“Bukan saya melihat pelantikan BG tidak menghormati hukum, tapi itu akan berisiko pada turun drastisnya tingkat legitimasi Jokowi. Ini risiko yang akan dihadapi ketika dia tetap melantik BG,” tambahnya.
Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heriyanto.
Menurut Gun Gun, pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri apabila dilaksanakan, akan berdampak pada menurunnya legitimasi presiden di mata masyarakat.
Sementara jika dibatalkan, dukungan terhadap Jokowi dari pihak yang selama ini berada di belakangnya akan berkurang atau hilang.
“Jokowi memang berada pada posisi dilematis," ujar Gun Gun saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya “Menanti Ketegasan Jokowi” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (31/1/2014).
"Kalau dia melantik ada resistensi publik. Sementara jika tidak dilantik ada risiko di level politik elite, misalnya zona nyaman di level politik pendukung dan zona nyaman di level DPR yang hilang,” imbuhnya.
Meski demikian Jokowi diminta tetap berani mengambil keputusan untuk meredam situasi yang sedang ramai saat ini.
Walau keputusan yang nantinya diambil, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap akan mendapatkan dampaknya.
“Jokowi mau tidak mau, suka tidak suka dia harus menjadi pengambil risiko (risk taker). Karena kalau dia kemudian tidak menjadi pengambil risiko akan berlarut-larut terus,” tegasnya.
Dia menyarankan, agar Jokowi lebih dulu melihat seberapa besar tingkat kepercayaan publik dalam menyikapi pencalonan BG saat ini.
Karena menurutnya tingkat kepercayaan publik justru jauh lebih sensitif ketika Jokowi memilih melantik BG dibanding membatalkannya.
“Bukan saya melihat pelantikan BG tidak menghormati hukum, tapi itu akan berisiko pada turun drastisnya tingkat legitimasi Jokowi. Ini risiko yang akan dihadapi ketika dia tetap melantik BG,” tambahnya.
(maf)