Pemprov DKI Terus Menambah Lahan Parkir
Sabtu, 31 Januari 2015 - 11:59 WIB
Pemprov DKI Terus Menambah Lahan Parkir
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terus menambah lokasi parkir. Tujuannya agar masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal untuk memenuhi perjalanannya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta masyarakat menjual tanahnya ke Pemprov DKI untuk dijadikan lahan parkir. Dia juga menawarkan pihak swasta bekerja sama dalam mengelola lahan parkir jika mereka memiliki lahan. Ahok mengakui lahan parkir di Ibu Kota masih sangat kurang. “Kami lagi dorong semua perusahaan swasta membangun lahan parkir, termasuk masyarakat. Nanti banyak yang akan kami batasi kendaraannya melintas di Jakarta,” kata dia di Balai Kota kemarin.
Menurut Ahok, kompensasi pembatasan kendaraan baik dengan sistem electronic road pricing (ERP) maupun larangan sepeda motor adalah menambah bus tingkat dan lahan parkir. Untuk itu, segala proses perizinan pembuatan dan pengubahan izin lahan parkir tidak akan dipersulit Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).
“Pembagian sangat jelas. Anda boleh bangun dengan sistem 30:70. Sebesar 30% masuk kas daerah, 70% ke pemilik lahan. Untuk harga parkir saya bebaskan. Jadi logika sederhana, kalau kamu terlalu mahal, orang parkir mau enggak?” ungkapnya. Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengaku masih kesulitan mencari lahan parkir. Pihaknya ingin bekerja sama dengan pihak swasta dalam pembuatan lahan parkir, khususnya di kawasan wisata, perniagaan, dan perkantoran.
“Kalau lahan masyarakat, kami sedang memetakan lokasi yang strategis,” sebutnya. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menggenjot pendapatan daerah dari sektor parkir. Salah satunya penerapan tempat parkir elektronik. Jalan Agus Salim (Jalan Sabang), Jakarta Pusat menjadi lokasi percontohan parkir elektronik. Di kawasan ini para pemilik kendaraan tinggal menempelkan kartu elektronik yang dikeluarkan enam bank untuk parkir.
Tidak ada transaksi tunai dengan juru parkir seperti di kawasan lain.Dalam uji coba selama seminggu, di kawasan ini masih bisa menggunakan koin. Namun setelah masa uji coba selesai, parkir harus menggunakan kartu elektronik. Nanti 400 titik parkir on street diubah menjadi TPE. Dengan perubahan ini, pendapatan parkir diyakini meningkat hingga Rp400 miliar dari yang sebelumnya hanya Rp26 miliar per tahun.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta pemprov memperbanyak lahan parkir di lokasi-lokasi dekat terminal dan stasiun. Dia melihat banyak kendaraan yang parkir liar di sekitar terminal dan stasiun. “Kami mendukung langkah pemerintah memperbanyak lahan parkir. Terpenting peruntukannya harus bersinergi,” ungkapnya.
Bima Setiyadi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta masyarakat menjual tanahnya ke Pemprov DKI untuk dijadikan lahan parkir. Dia juga menawarkan pihak swasta bekerja sama dalam mengelola lahan parkir jika mereka memiliki lahan. Ahok mengakui lahan parkir di Ibu Kota masih sangat kurang. “Kami lagi dorong semua perusahaan swasta membangun lahan parkir, termasuk masyarakat. Nanti banyak yang akan kami batasi kendaraannya melintas di Jakarta,” kata dia di Balai Kota kemarin.
Menurut Ahok, kompensasi pembatasan kendaraan baik dengan sistem electronic road pricing (ERP) maupun larangan sepeda motor adalah menambah bus tingkat dan lahan parkir. Untuk itu, segala proses perizinan pembuatan dan pengubahan izin lahan parkir tidak akan dipersulit Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).
“Pembagian sangat jelas. Anda boleh bangun dengan sistem 30:70. Sebesar 30% masuk kas daerah, 70% ke pemilik lahan. Untuk harga parkir saya bebaskan. Jadi logika sederhana, kalau kamu terlalu mahal, orang parkir mau enggak?” ungkapnya. Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengaku masih kesulitan mencari lahan parkir. Pihaknya ingin bekerja sama dengan pihak swasta dalam pembuatan lahan parkir, khususnya di kawasan wisata, perniagaan, dan perkantoran.
“Kalau lahan masyarakat, kami sedang memetakan lokasi yang strategis,” sebutnya. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menggenjot pendapatan daerah dari sektor parkir. Salah satunya penerapan tempat parkir elektronik. Jalan Agus Salim (Jalan Sabang), Jakarta Pusat menjadi lokasi percontohan parkir elektronik. Di kawasan ini para pemilik kendaraan tinggal menempelkan kartu elektronik yang dikeluarkan enam bank untuk parkir.
Tidak ada transaksi tunai dengan juru parkir seperti di kawasan lain.Dalam uji coba selama seminggu, di kawasan ini masih bisa menggunakan koin. Namun setelah masa uji coba selesai, parkir harus menggunakan kartu elektronik. Nanti 400 titik parkir on street diubah menjadi TPE. Dengan perubahan ini, pendapatan parkir diyakini meningkat hingga Rp400 miliar dari yang sebelumnya hanya Rp26 miliar per tahun.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta pemprov memperbanyak lahan parkir di lokasi-lokasi dekat terminal dan stasiun. Dia melihat banyak kendaraan yang parkir liar di sekitar terminal dan stasiun. “Kami mendukung langkah pemerintah memperbanyak lahan parkir. Terpenting peruntukannya harus bersinergi,” ungkapnya.
Bima Setiyadi
(ftr)
