Tim Independen Diminta Fokus Cermati Fakta Kasus
A
A
A
JAKARTA - Tim Independen diminta konsisten menjaga independensinya dalam menangani perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.
Tim yang beranggotakan para tokoh dan pakar hukum itu diharapkan tidak terseret arus kepentingan tertentu.
"Tim Independen seharusnya fokus pengumpulan data dan fakta kasus, serta cermat mempelajari data dan fakta-fakta itu," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, Kamis 29 Januari 2015.
Dia mengharapkan Tim Independen proporsional dan jernih saat merumuskan masukan atau rekomendasi untuk Presiden.
Menurut dia, setiap anggota tim mampu menahan diri untuk tidak membuat pernyataan tendensius dan memihak yang bisa memperkeruh suasana.
"Di tengah kemelut yang melanda Polri dan KPK, esensi kebijakan Presiden adalah menjaga kehormatan dan wibawa kedua institusi tersebut," katanya.
Bambang yakin Presiden tidak mungkin menempuh kebijakan atau langkah yang akan meruntuhkan moral seluruh satuan kerja di tubuh Polri dan KPK.
Menurut dia, esensi kebijakan Presiden seharusnya menjadi landasan kerja Tim Independen.
Dia mengaku cukup terkejut dengan pernyataan Tim Independen terkait pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan kasus terkait Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
"Dari pernyataan-pernyataan itu, terlihat bahwa Tim independen sudah terseret arus kepentingan," kata Bambang
Anggota Komisi III DPR RI ini melihat Tim Independen mulai bekerja Selasa 27 Januari 2015. Tetapi, keesokan harinya pada Rabu 28 Januari 2015 sudah membuat pernyataan tendensius, dan cenderung memihak.
"Apakah pernyataan-pernyataan itu menjadi rekomendasi Presiden?" tanya Bambang.
Padahal, kata dia, belum bisa dipastikan apakah Tim Independen sudah memegang dokumen dan mendatangi pihak-pihak yang terkait konflik KPK-Polri.
"Situasi terkini sudah sangat keruh. Publik berharap Tim Independen yang sejatinya hanya memberi rekomendasi kepada Presiden, tidak memperuncing masalah dengan pernyataan-pernyataan yang tidak relevan dengan fungsi tim," tuturnya.
Tim yang beranggotakan para tokoh dan pakar hukum itu diharapkan tidak terseret arus kepentingan tertentu.
"Tim Independen seharusnya fokus pengumpulan data dan fakta kasus, serta cermat mempelajari data dan fakta-fakta itu," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, Kamis 29 Januari 2015.
Dia mengharapkan Tim Independen proporsional dan jernih saat merumuskan masukan atau rekomendasi untuk Presiden.
Menurut dia, setiap anggota tim mampu menahan diri untuk tidak membuat pernyataan tendensius dan memihak yang bisa memperkeruh suasana.
"Di tengah kemelut yang melanda Polri dan KPK, esensi kebijakan Presiden adalah menjaga kehormatan dan wibawa kedua institusi tersebut," katanya.
Bambang yakin Presiden tidak mungkin menempuh kebijakan atau langkah yang akan meruntuhkan moral seluruh satuan kerja di tubuh Polri dan KPK.
Menurut dia, esensi kebijakan Presiden seharusnya menjadi landasan kerja Tim Independen.
Dia mengaku cukup terkejut dengan pernyataan Tim Independen terkait pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan kasus terkait Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
"Dari pernyataan-pernyataan itu, terlihat bahwa Tim independen sudah terseret arus kepentingan," kata Bambang
Anggota Komisi III DPR RI ini melihat Tim Independen mulai bekerja Selasa 27 Januari 2015. Tetapi, keesokan harinya pada Rabu 28 Januari 2015 sudah membuat pernyataan tendensius, dan cenderung memihak.
"Apakah pernyataan-pernyataan itu menjadi rekomendasi Presiden?" tanya Bambang.
Padahal, kata dia, belum bisa dipastikan apakah Tim Independen sudah memegang dokumen dan mendatangi pihak-pihak yang terkait konflik KPK-Polri.
"Situasi terkini sudah sangat keruh. Publik berharap Tim Independen yang sejatinya hanya memberi rekomendasi kepada Presiden, tidak memperuncing masalah dengan pernyataan-pernyataan yang tidak relevan dengan fungsi tim," tuturnya.
(dam)