Jokowi Diimbau Pakai Lembaga Tinggi Negara Soal KPK-Polri
Kamis, 29 Januari 2015 - 12:47 WIB
Jokowi Diimbau Pakai Lembaga Tinggi Negara Soal KPK-Polri
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP Pramono Anung berpendapat, seyogyanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan lembaga negara untuk membantu menyelesaikan konflik KPK dengan Polri.
Menurut dia, cara itu merupakan langkah yang baik dan biasa dilakukan Ketua MPR (alm) Taufiq Kiemas dan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi persoalan di Tanah Air.
"Menurut saya salah satu jalan keluar untuk mencari pandangan yang objektif terhadap penyelesaian ini. Apapun nanti yang akan diputuskan oleh presiden itu keputusan presiden," ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Dirinya menyayangkan, saat ini Jokowi lebih memilih membentuk tim independen untuk membantu menyelesaikan konflik dua institusi penegak hukum tersebut.
"Belum ada keppresnya sudah bekerja dalam satu hari dan satu hari sudah membuat statement dan itu menimbulkan kegaduhan baru maka lebih baik presiden kembali menggunakan lembaga tinggi negara," terangnya.
Pramono menambahkan, konsultasi dengan lembaga negara lebih memungkinkan karena mereka mempunyai instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
"Bukan menurut PDIP, menurut Pramono Anung. Jadi menurut saya menyelesaikan dengan cara kenegaraan," pungkasnya.
Menurut dia, cara itu merupakan langkah yang baik dan biasa dilakukan Ketua MPR (alm) Taufiq Kiemas dan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi persoalan di Tanah Air.
"Menurut saya salah satu jalan keluar untuk mencari pandangan yang objektif terhadap penyelesaian ini. Apapun nanti yang akan diputuskan oleh presiden itu keputusan presiden," ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Dirinya menyayangkan, saat ini Jokowi lebih memilih membentuk tim independen untuk membantu menyelesaikan konflik dua institusi penegak hukum tersebut.
"Belum ada keppresnya sudah bekerja dalam satu hari dan satu hari sudah membuat statement dan itu menimbulkan kegaduhan baru maka lebih baik presiden kembali menggunakan lembaga tinggi negara," terangnya.
Pramono menambahkan, konsultasi dengan lembaga negara lebih memungkinkan karena mereka mempunyai instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
"Bukan menurut PDIP, menurut Pramono Anung. Jadi menurut saya menyelesaikan dengan cara kenegaraan," pungkasnya.
(maf)
