Jokowi-Tim Independen Kembali Bahas KPK-Polri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Tim Independen Pencari Fakta. Pertemuan itu membahas tentang konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Pertemuan digelar di Istana Kepresidenan. Tim terdiri atas Syafi'i Ma'arif, Jimly Asshiddiqie, Komjen (Purn) Oegroseno, sosiolog Imam Prasodjo, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Tumpak Hatorangan Panggabean,
Pertemuan hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah Minggu 25 Januari 2015 malam.
Jimly tidak menampik pertemuan tersebut juga menyinggung soal Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan tim independen ikut dibahas dalam pertemuan itu.
"Ya kira kira itulah (Soal Keppres pembentukan Tim Independen)," ujar Jimly, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Dia mengaku belum mengetahui apakah Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres pembentukan Tim Independen atau belum.
"Belum tahu kita. Tanya ke Sesneg (Sekretaris Negara) dong," tutur Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini.
Kendati demikian, kata dia, pihaknya tetap akan memberikan masukan terkait masalah ketidakharmonisan hubungan KPK dengan Polri.
Pertemuan digelar di Istana Kepresidenan. Tim terdiri atas Syafi'i Ma'arif, Jimly Asshiddiqie, Komjen (Purn) Oegroseno, sosiolog Imam Prasodjo, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Tumpak Hatorangan Panggabean,
Pertemuan hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah Minggu 25 Januari 2015 malam.
Jimly tidak menampik pertemuan tersebut juga menyinggung soal Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan tim independen ikut dibahas dalam pertemuan itu.
"Ya kira kira itulah (Soal Keppres pembentukan Tim Independen)," ujar Jimly, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Dia mengaku belum mengetahui apakah Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres pembentukan Tim Independen atau belum.
"Belum tahu kita. Tanya ke Sesneg (Sekretaris Negara) dong," tutur Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini.
Kendati demikian, kata dia, pihaknya tetap akan memberikan masukan terkait masalah ketidakharmonisan hubungan KPK dengan Polri.
(dam)