Relawan Jokowi Desak Kepala Staf Kepresidenan Dievaluasi
Rabu, 28 Januari 2015 - 12:58 WIB
Relawan Jokowi Desak Kepala Staf Kepresidenan Dievaluasi
A
A
A
JAKARTA - Unit Kerja Kepresidenan di bawah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan dinilai sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung jawab kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri.
Relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menilai peran Unit Kerja Kepresidenan kurang optimal menjalankan fungsinya menciptakan harmonisasi hubungan kedua institusi penegak hukum tersebut.
"Harusnya Kepala Staf Kepresidenan dapat mengambil peran secara optimal agar konflik kedua institusi ini dapat diselesaikan secara baik," ujar salah satu tim relawan pemenangan Jokowi-JK saat Pilpres 2014, Ahmad Hardi dalam keterangan resminya, Rabu (28/1/2015).
Dia mengatakan, akibat konflik antar dua lembaga penegak hukum tersebut, Presiden Jokowi menjadi sasaran tembak para lawan politiknya dan mendapat persepsi negatif dari masyarakat.
"Buat apa ada Kepala Staf Kepresidenan bila semua masalah akhirnya diselesaikan oleh presiden," tukasnya.
Maka itu, dia mengusulkan Presiden Jokowi segera mengevaluasi kursi Kepala Staf Kepresidenan. "Jika tidak berkerja optimal, baiknya keberadaan Kepala Staf Kepresidenan di evaluasi saja jika ke depan tidak memberikan kontribusi langsung ke presiden," cetusnya.
Kepala Staf Kepresidenan sebagai lembaga setingkat menteri mempunyai fungsi memberikan informasi strategis kepada presiden, membantu presiden untuk merancang komunikasi politik antar lembaga, terutama ke publik.
Selain itu, membantu presiden untuk mengidentifikasi isu strategis yang mungkin akan bergerak di depan.
Relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menilai peran Unit Kerja Kepresidenan kurang optimal menjalankan fungsinya menciptakan harmonisasi hubungan kedua institusi penegak hukum tersebut.
"Harusnya Kepala Staf Kepresidenan dapat mengambil peran secara optimal agar konflik kedua institusi ini dapat diselesaikan secara baik," ujar salah satu tim relawan pemenangan Jokowi-JK saat Pilpres 2014, Ahmad Hardi dalam keterangan resminya, Rabu (28/1/2015).
Dia mengatakan, akibat konflik antar dua lembaga penegak hukum tersebut, Presiden Jokowi menjadi sasaran tembak para lawan politiknya dan mendapat persepsi negatif dari masyarakat.
"Buat apa ada Kepala Staf Kepresidenan bila semua masalah akhirnya diselesaikan oleh presiden," tukasnya.
Maka itu, dia mengusulkan Presiden Jokowi segera mengevaluasi kursi Kepala Staf Kepresidenan. "Jika tidak berkerja optimal, baiknya keberadaan Kepala Staf Kepresidenan di evaluasi saja jika ke depan tidak memberikan kontribusi langsung ke presiden," cetusnya.
Kepala Staf Kepresidenan sebagai lembaga setingkat menteri mempunyai fungsi memberikan informasi strategis kepada presiden, membantu presiden untuk merancang komunikasi politik antar lembaga, terutama ke publik.
Selain itu, membantu presiden untuk mengidentifikasi isu strategis yang mungkin akan bergerak di depan.
(kur)
