Menko Polhukam Sebut Hukuman Mati Pengedar Narkotika Final

Rabu, 28 Januari 2015 - 02:59 WIB
Menko Polhukam Sebut...
Menko Polhukam Sebut Hukuman Mati Pengedar Narkotika Final
A A A
JAKARTA - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menolak permohonan grasi terpidana mati kasus narkotika.

"Ini (menolak grasi) dilakukan sebagai bentuk efek jera," kata Tedjo di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 27 Januari 2015.

Tedjo menegaskan, pemerintah sudah bertekat bulat untuk memerangi narkotika dan mencanangkan Indonesia bebas dari narkotika.

Saat ini kata Tedjo langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah mempercepat proses hukum bagi tersangka lainnya, termasuk yang sudah inkrah. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum.

"Dengan demikian pengedar dan pemasok narkotika akan berpikir ulang bila akan menyasar Indonesia sebagai lokasi peredarannya," tuturnya kembali.

Sementara itu untuk pengguna narkotika, pemerintah akan melakukan proses rehabilitasi. Sehingga, antara pengedar dan pengguna akan dibedakan.

Hukuman mati bagi pengedar narkoba didukung penuh BNN. Kepala BNN Komjen Anang Iskandar mengatakan, pemberian hukuman mati merupakan langkah yang tepat.
(maf)
Berita Terkait
Kriminolog UI: Hukuman...
Kriminolog UI: Hukuman Percobaan 10 Tahun Cukup untuk Rehabilitasi Terpidana
Pakar Hukum Minta Pengadilan...
Pakar Hukum Minta Pengadilan di Indonesia Hindari Vonis Mati
Oknum Polisi Terdakwa...
Oknum Polisi Terdakwa Narkoba Dituntut Mati
Saudi Hapus Hukuman...
Saudi Hapus Hukuman Mati Anak di Bawah Umur
KUHP Baru Berikan Potongan...
KUHP Baru Berikan Potongan Hukuman Terpidana Mati Jika Berkelakuan Baik
Kontras: Perlu Tolak...
Kontras: Perlu Tolak Ukur Objektif Sebelum Hukuman Mati Dijatuhkan
Berita Terkini
Polisi Tangkap Anak...
Polisi Tangkap Anak Member Aktif Grup FB Cinta Sedarah dan Penjual Konten Pornografi
51 menit yang lalu
Penembakan 3 Polisi...
Penembakan 3 Polisi hingga Tewas oleh TNI di Way Kanan Dinilai Pelanggaran HAM: Negara Wajib Usut Tuntas
8 jam yang lalu
Perpres 66/2025 Dinilai...
Perpres 66/2025 Dinilai Bagian dari Arsitektur Nasional Anti Korupsi
9 jam yang lalu
Pakar Kepemiluan Jerman...
Pakar Kepemiluan Jerman Sebut Alokasi Kursi Parlemen RI Langgar UU, Tawarkan Sistem Campuran
9 jam yang lalu
Polisi Tangkap Admin...
Polisi Tangkap Admin Grup Facebook Cinta Sedarah di Bali
10 jam yang lalu
Gelar Rakornas, LBH...
Gelar Rakornas, LBH Gema Keadilan Lantik Pengurus Provinsi Periode 2025-2029
11 jam yang lalu
Infografis
Jusuf Muda Dalam, Menteri...
Jusuf Muda Dalam, Menteri yang Dihukum Mati karena Korupsi
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved