Dugaan Kriminalisasi BW, Komnas HAM Yakin Polri Kooperatif
Selasa, 27 Januari 2015 - 21:28 WIB
Dugaan Kriminalisasi BW, Komnas HAM Yakin Polri Kooperatif
A
A
A
JAKARTA - Komnas HAM mengaku tidak khawatir untuk menggali keterangan Mabes Polri terkait dugaan kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).
Menurut Juru Bicara Tim Investigasi Komnas HAM Roichatul Aswidah, pihaknya telah diberikan mandat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk menggali keterangan sejumlah pihak dalam melakukan penyelidikan.
"Tentu tidak ada perlawanan (Polri). Saya kira akan ada kerja sama yang kooperatif dari berbagai pihak dan itu yang kita harapkan," ujar Aswidah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Sementara ketua tim investigasi yang dibentuk Komnas HAM, Nur Kholis berharap, semua pihak yang bakal digali keterangannya bertindak kooperatif. Agar Komnas HAM bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR berdasarkan fakta dan bukti yang benar.
Nur Kholis menambahkan, rekomendasi Komnas HAM sangat dibutuhkan negara untuk memberikan kepastian hukum baik untuk Polri maupun KPK. Tujuannya agar gesekan yang kerap terjadi tidak terulang di masa yang akan datang.
"Kalau rekomendasinya tidak ‎dijalankan, kita belum memikirkan lagi. Kita sudah memberi rekomendasi intinya," ujar komisioner Komnas HAM ini.
Menurut Juru Bicara Tim Investigasi Komnas HAM Roichatul Aswidah, pihaknya telah diberikan mandat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk menggali keterangan sejumlah pihak dalam melakukan penyelidikan.
"Tentu tidak ada perlawanan (Polri). Saya kira akan ada kerja sama yang kooperatif dari berbagai pihak dan itu yang kita harapkan," ujar Aswidah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Sementara ketua tim investigasi yang dibentuk Komnas HAM, Nur Kholis berharap, semua pihak yang bakal digali keterangannya bertindak kooperatif. Agar Komnas HAM bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR berdasarkan fakta dan bukti yang benar.
Nur Kholis menambahkan, rekomendasi Komnas HAM sangat dibutuhkan negara untuk memberikan kepastian hukum baik untuk Polri maupun KPK. Tujuannya agar gesekan yang kerap terjadi tidak terulang di masa yang akan datang.
"Kalau rekomendasinya tidak ‎dijalankan, kita belum memikirkan lagi. Kita sudah memberi rekomendasi intinya," ujar komisioner Komnas HAM ini.
(kri)
