KPK Vs Polri, Kuncinya di Jokowi
Jum'at, 23 Januari 2015 - 16:52 WIB
KPK Vs Polri, Kuncinya di Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai tokoh sentral yang bisa menengahi konflik KPK dan Polri. Konflik kedua lembaga ini mencuat pasca Polri menciduk Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atas kasus dugaan keterangan palsu saksi sengketa Pilkada Kotawaringin di Mahkamah Konstitusi.
"Jokowi sebagai Presiden, saya berharap bisa selesaikan dengan sebaiknya. Kuncinya di Pak Jokowi," ujar Mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2015).
Chandra mengimbau kepada Jokowi agar segera sigap mengatasi persoalan ini. "Saya harap Jokowi sebagai Presiden bisa tunjukkan jati dirinya," tandas Komisaris Utama PT PLN itu.
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri. Bambang diduga telah menyuruh atau meminta para saksi dalam kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat untuk memberikan kesaksian palsu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada saat itu, Bambang berprofesi sebagai penasehat hukum yang tengah berperkara tahun 2010. Atas perbuatannya, Bambang diancam dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun penjara. (ico)
"Jokowi sebagai Presiden, saya berharap bisa selesaikan dengan sebaiknya. Kuncinya di Pak Jokowi," ujar Mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2015).
Chandra mengimbau kepada Jokowi agar segera sigap mengatasi persoalan ini. "Saya harap Jokowi sebagai Presiden bisa tunjukkan jati dirinya," tandas Komisaris Utama PT PLN itu.
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri. Bambang diduga telah menyuruh atau meminta para saksi dalam kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat untuk memberikan kesaksian palsu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada saat itu, Bambang berprofesi sebagai penasehat hukum yang tengah berperkara tahun 2010. Atas perbuatannya, Bambang diancam dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun penjara. (ico)
(kur)
