Politik Balas Budi Jokowi Memprihatinkan
Jum'at, 23 Januari 2015 - 08:09 WIB
Politik Balas Budi Jokowi Memprihatinkan
A
A
A
JAKARTA - Politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai kian memprihatinkan. Gambaran itu terlihat setelah merekrut Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang kebanyakan dari orang partai politik (parpol).
"Bukan menular tapi justru akan lebih parah. Bahkan menurut saya ini sudah sangat memprihatinkan nepotismenya," kata Pengamat Politik dari Universitas Parahyangan Bandung Prof Asep Warlan Yusuf ketika dihubungi KORAN SINDO, Kamis 22 Januari 2015.
Asep sangat menyayangkan Jokowi banyak melibatkan orang parpol direkrut dalam pemerintahan dan jabatan strategis lainnya. Padahal, Indonesia sedang berupaya menghilangkan nepotisme termasuk juga dengan parpol dan apapun yang sifatnya primordial.
"Presiden SBY saja agak lumayan. Kalau ini mulai dari Jaksa Agung, Wantimpres, terakhir Kapolri semua orang dekat," jelasnya.
Bahkan, lanjut Asep, nepotisme pemerintahan Jokowi sangat kuat. "Luar biasa ini nepotismenya. Sementara pemerintahan baru seumur jagung," ujar Asep.
Dia menambahkan, nepotisme seperti itu sama sekali tak melanggar hukum. Namun, menyangkut etika dan moral pemerintahan. Awalnya publik mengira Jokowi peduli etika, tapi dalam kurun waktu yang begitu cepat etika moral itu mulai diabaikan.
"Jadi kita imbau, dan minta DPR untuk mengkritisi hal itu. Ini peringatan untuk Jokowi," tandas Asep.
"Bukan menular tapi justru akan lebih parah. Bahkan menurut saya ini sudah sangat memprihatinkan nepotismenya," kata Pengamat Politik dari Universitas Parahyangan Bandung Prof Asep Warlan Yusuf ketika dihubungi KORAN SINDO, Kamis 22 Januari 2015.
Asep sangat menyayangkan Jokowi banyak melibatkan orang parpol direkrut dalam pemerintahan dan jabatan strategis lainnya. Padahal, Indonesia sedang berupaya menghilangkan nepotisme termasuk juga dengan parpol dan apapun yang sifatnya primordial.
"Presiden SBY saja agak lumayan. Kalau ini mulai dari Jaksa Agung, Wantimpres, terakhir Kapolri semua orang dekat," jelasnya.
Bahkan, lanjut Asep, nepotisme pemerintahan Jokowi sangat kuat. "Luar biasa ini nepotismenya. Sementara pemerintahan baru seumur jagung," ujar Asep.
Dia menambahkan, nepotisme seperti itu sama sekali tak melanggar hukum. Namun, menyangkut etika dan moral pemerintahan. Awalnya publik mengira Jokowi peduli etika, tapi dalam kurun waktu yang begitu cepat etika moral itu mulai diabaikan.
"Jadi kita imbau, dan minta DPR untuk mengkritisi hal itu. Ini peringatan untuk Jokowi," tandas Asep.
(kri)
