Polemik Budi Gunawan, Mahfud MD Kritik Jokowi dan KPK
Sabtu, 17 Januari 2015 - 14:04 WIB
Polemik Budi Gunawan, Mahfud MD Kritik Jokowi dan KPK
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyampaikan pandangannya mengenai polemik pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Pandangannya disampaikan melalui akun twitternya @mohmahfudmd.
Menurutnya, dari sudut hukum pengusulan Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK sama benarnya. Kedua lembaga punya dasar hukum.
"Presiden benar dari hukum tata negara, KPK benar dari sudut hukum pidana. Tapi di luar soal hukum ada soal politik dan moral," ujarnya dalam kicauannya, Sabtu (17/1/2015).
Mahfud juga melihat kesan politisasi di balik kasus Budi Gunawan ini. KPK terasa mempolitasi karena menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dengan tiba-tiba, setelah presiden mengajukannya ke DPR dan jelang fit and proper test.
Selain itu, kesan politisasi oleh KPK juga terasa karena hanya Budi Gunawan yang tiba-tiba dijadikan tersangka. Padahal terkait rekening gendut yang terlapor ada belasan orang.
"Jika dikaitkan dengan calon pejabat eksekutif yang berstabilo maka KPK pun kurang correct. Mengapa hanya Budi Gunawan yang jadi tersangka? Kan ada delapan orang," tandas Mahfud.
Dia berpandangan, masalah politik juga muncul ketika Jokowi tiba-tiba mengajukan Budi Gunawan ke DPR. Bukankah atas permintaan Presiden Jokowi sendiri KPK sudah memberi tahu bahwa Budi Gunawan bermasalah dan tak proper untuk jadi pejabat tinggi.
"Mengapa tiba-tiba mengajukan penggantian Kapolri padahal Menko Polhukam baru bilang belum ada sama sekali rencana penggantian Kapolri?" pungkasnya.
Menurutnya, dari sudut hukum pengusulan Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK sama benarnya. Kedua lembaga punya dasar hukum.
"Presiden benar dari hukum tata negara, KPK benar dari sudut hukum pidana. Tapi di luar soal hukum ada soal politik dan moral," ujarnya dalam kicauannya, Sabtu (17/1/2015).
Mahfud juga melihat kesan politisasi di balik kasus Budi Gunawan ini. KPK terasa mempolitasi karena menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dengan tiba-tiba, setelah presiden mengajukannya ke DPR dan jelang fit and proper test.
Selain itu, kesan politisasi oleh KPK juga terasa karena hanya Budi Gunawan yang tiba-tiba dijadikan tersangka. Padahal terkait rekening gendut yang terlapor ada belasan orang.
"Jika dikaitkan dengan calon pejabat eksekutif yang berstabilo maka KPK pun kurang correct. Mengapa hanya Budi Gunawan yang jadi tersangka? Kan ada delapan orang," tandas Mahfud.
Dia berpandangan, masalah politik juga muncul ketika Jokowi tiba-tiba mengajukan Budi Gunawan ke DPR. Bukankah atas permintaan Presiden Jokowi sendiri KPK sudah memberi tahu bahwa Budi Gunawan bermasalah dan tak proper untuk jadi pejabat tinggi.
"Mengapa tiba-tiba mengajukan penggantian Kapolri padahal Menko Polhukam baru bilang belum ada sama sekali rencana penggantian Kapolri?" pungkasnya.
(kri)
