Jokowi Harus Berani Keluar dari Tekanan Politik
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus keluar dari tekanan politik internal partainya. Hal ini menanggapi penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
Pengamat Politik Prof Tjipta Lesmana menduga, banyak tekanan politik terhadap Presiden Jokowi lantaran tetap mengajukan Budi sebagai Kapolri meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Banyak intervensi politik ini pelajaran bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi harus keluar dari kungkungan," kata Tjipta dalam Diskusi Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/1/2015).
Lanjut Tjipta, Jokowi bukan sebagai petugas partai pengusung yang mengantarkan ke kursi RI 1. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus bisa menggunakan kewenangannya secara bebas.
"Ingat bukan petugas partai, tapi presiden Indonedia gunakan kewenangannya secara bebas," tandas Tjipta.
Dia menambahkan, tidak bisa dipungkiri PDIP mempunyai peran besar kepada Jokowi dalam suksesi Pilpres 2014 lalu. Namun, tambahnya, bukan berarti Jokowi bisa ditekan partai pendukung dalam setiap pengambilan keputusan.
"Presiden Jokowi ditekan atau merasa ditekan, sama siapa?. PDIP tentu tidak mau mengakui," tegasnya.
Pengamat Politik Prof Tjipta Lesmana menduga, banyak tekanan politik terhadap Presiden Jokowi lantaran tetap mengajukan Budi sebagai Kapolri meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Banyak intervensi politik ini pelajaran bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi harus keluar dari kungkungan," kata Tjipta dalam Diskusi Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/1/2015).
Lanjut Tjipta, Jokowi bukan sebagai petugas partai pengusung yang mengantarkan ke kursi RI 1. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus bisa menggunakan kewenangannya secara bebas.
"Ingat bukan petugas partai, tapi presiden Indonedia gunakan kewenangannya secara bebas," tandas Tjipta.
Dia menambahkan, tidak bisa dipungkiri PDIP mempunyai peran besar kepada Jokowi dalam suksesi Pilpres 2014 lalu. Namun, tambahnya, bukan berarti Jokowi bisa ditekan partai pendukung dalam setiap pengambilan keputusan.
"Presiden Jokowi ditekan atau merasa ditekan, sama siapa?. PDIP tentu tidak mau mengakui," tegasnya.
(kri)