MEA 2015, Siapkah UMKM Indonesia?
Rabu, 14 Januari 2015 - 11:03 WIB
MEA 2015, Siapkah UMKM Indonesia?
A
A
A
Nanda Shofiyah
Mahasiswi Jurusan Teknik Industri. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Indonesia kini tengah berpacu dengan waktu dalam menyambut pelaksanaan pasar bebas Asia Tenggara atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Tak dapat dimungkiri, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, tak aneh jika pemerintah di hampir semua negara berkembang berbondong-bondong memberikan berbagai macam program untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yakni dengan memberikan skema kredit bersubsidi.
Walaupun sudah cukup banyak program dan kebijakan pemerintah untuk mendukung perkembangan UMKM, secara umum kinerja dari UMKM di Tanah Air masih jauh dari harapan. Bahkan, hasil dari penelitian APEC menunjukkan bahwa daya saing UMKM Indonesia paling rendah dibandingkan UMKM di sejumlah ekonomi APEC lainnya yang diteliti.
Hal ini menimbulkan keraguan mengenai kemampuan UMKM Indonesia, khususnya pada usaha mikro yang mendominasi jumlah UMKM di Tanah Air. Di samping itu, muncul juga berbagai perdebatan antara kalangan akademis dan pembuat kebijakan apakah UMKM di Indonesia mampu bersaing di pasar ekspor atau paling tidak mampu bertahan di pasar dalam negeri.
Hingga saat ini, UMKM di Indonesia belum kuat dalam hal ekspor, meskipun nilai ekspor UMKM mengalami peningkatan tiap tahunnya. Karena itu UMKM Indonesia diharapkan tidak hanya berperan sebagai sumber peningkatan kesempatan kerja saja, tetapi juga dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekspor Indonesia, khususnya di sektor industri manufaktur.
Banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain dengan melakukan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non fisik di mana pembangunan infrastruktur di daerah harus menjadi prioritas utama dalam APBD untuk melancarkan dan mengefisienkan keterkaitan bisnis antara UMKM di suatu daerah dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di kota-kota besar.
Selain itu pemerintah harus memberdayakan kembali sentrasentra UMKM dengan menggantikan mesin-mesin dan alat-alat pengujian/laboratorium yang sudah usang dengan yang baru.
Hingga penekanan kebijakan atau program- program dari pemerintah untuk membantu perkembangan UMKM dengan meningkatkan pendidikan pekerja, melakukan pengembangan teknologi serta meningkatkan kemampuan dalam hal berinovasi.
Mahasiswi Jurusan Teknik Industri. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Indonesia kini tengah berpacu dengan waktu dalam menyambut pelaksanaan pasar bebas Asia Tenggara atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Tak dapat dimungkiri, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, tak aneh jika pemerintah di hampir semua negara berkembang berbondong-bondong memberikan berbagai macam program untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yakni dengan memberikan skema kredit bersubsidi.
Walaupun sudah cukup banyak program dan kebijakan pemerintah untuk mendukung perkembangan UMKM, secara umum kinerja dari UMKM di Tanah Air masih jauh dari harapan. Bahkan, hasil dari penelitian APEC menunjukkan bahwa daya saing UMKM Indonesia paling rendah dibandingkan UMKM di sejumlah ekonomi APEC lainnya yang diteliti.
Hal ini menimbulkan keraguan mengenai kemampuan UMKM Indonesia, khususnya pada usaha mikro yang mendominasi jumlah UMKM di Tanah Air. Di samping itu, muncul juga berbagai perdebatan antara kalangan akademis dan pembuat kebijakan apakah UMKM di Indonesia mampu bersaing di pasar ekspor atau paling tidak mampu bertahan di pasar dalam negeri.
Hingga saat ini, UMKM di Indonesia belum kuat dalam hal ekspor, meskipun nilai ekspor UMKM mengalami peningkatan tiap tahunnya. Karena itu UMKM Indonesia diharapkan tidak hanya berperan sebagai sumber peningkatan kesempatan kerja saja, tetapi juga dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekspor Indonesia, khususnya di sektor industri manufaktur.
Banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain dengan melakukan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non fisik di mana pembangunan infrastruktur di daerah harus menjadi prioritas utama dalam APBD untuk melancarkan dan mengefisienkan keterkaitan bisnis antara UMKM di suatu daerah dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di kota-kota besar.
Selain itu pemerintah harus memberdayakan kembali sentrasentra UMKM dengan menggantikan mesin-mesin dan alat-alat pengujian/laboratorium yang sudah usang dengan yang baru.
Hingga penekanan kebijakan atau program- program dari pemerintah untuk membantu perkembangan UMKM dengan meningkatkan pendidikan pekerja, melakukan pengembangan teknologi serta meningkatkan kemampuan dalam hal berinovasi.
(ars)
