DPR Fokus Gali Visi Misi Budi Gunawan
Selasa, 13 Januari 2015 - 14:29 WIB
DPR Fokus Gali Visi Misi Budi Gunawan
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR akan fokus menggali visi dan misi calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan dalam fit and proper test nanti.
Meski Budi Gunawan sempat diguncang rumor negatif soal harta kekayaannya, namun hal yang jauh lebih penting adalah menggali visi dan misinya dalam memimpin lembaga kepolisian ke depan.
“Kami memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih calon- calon yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami tentu akan menggali sedalam-dalamnya informasi dan tentu hanya calon terbaik yang kami pilih,” kata Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Aziz meminta masyarakat percaya pada DPR untuk memilih calon kapolri yang terbaik yang bisa membawa perubahan pada institusi kepolisian. Komisi III DPR memiliki mekanisme dan standar untuk memilih calon kapolri sehingga pilihannya tentu yang terbaik seperti dalam memilih hakim konstitusi, hakim agung, dan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini memaklumi ada sebagian yang mengkritisi produk Komisi III DPR. Tetapi, akhirnya keraguan itu kemudian bisa ditepis karena kinerja orang-orang yang dipilih ternyata baik. “Contohnya ya pilihan kami terhadap pimpinan KPK. Masyarakat toh mendukung semua. Jadi, saya yakin siapa pun nanti kapolri yang kami pilih adalah yang terbaik dan akan didukung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Kenapa Aziz begitu penting menempatkan bagaimana visi dan misi calon kapolri dalam memimpin kepolisian ke depan karena kapolri baru nanti diharapkan bisa membawa perubahan. Karena itu, hal yang disoroti oleh Komisi III DPR nanti tidak hanya isu-isu besar yang selama ini disoroti publik, tetapi juga berbagai masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat terkait peran dan keberadaan Polri.
“Masyarakat maunya polisi hadir untuk mengatur lalu lintas yang semakin kacau, tanpa mengenal hujan dan panas untuk mengatur lalu lintas Jakarta. Ini memang seperti hal sepele, tapi karena berhubungan langsung dengan masyarakat, ini harus menjadi perhatian,” ungkapnya.
Terkait proses fit and proper test, Aziz mengungkapkan, pihaknya masih menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus). Setelah itu Komisi III DPR akan melakukan rapat pleno untuk membahas mekanisme fit and proper test .
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, memang sudah menjadi tugas DPR dalam hal ini Komisi III DPR untuk menggali visi dan misi calon yang diajukan Presiden sebagai kapolri. Karena itu, meski saat ini fraksinya masih mencermati, penilaian yang terpenting nanti adalah komitmen Budi Gunawan memajukan reformasi di tubuh Polri.
“Diharapkan pengalaman yang komprehensif ini menjadi modal bagi Budi Gunawan untuk melanjutkan reformasi Polri. Saya punya keyakinan bahwa seluruh fraksi akan menyetujui Budi Gunawan menjadi kapolri,” katanya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan mengatakan, Presiden Jokowi mengajukan satu nama dari sekian nama yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Artinya, siapa pun yang diajukan Jokowi ke DPR sebenarnya memang sudah berdasarkan proses dan pertimbangan yang benar sesuai mekanismenya.
“Tentu Pak Jokowi tidak akan memilihnya kalau dianggap tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan karena ini juga kan menyangkut keberhasilan pemerintah di bidang hukum, keamanan, dan ketertiban,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap semua pihak tidak terlalu apriori dan antipati terhadap pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri. Sederhananya, posisi Budi Gunawan saat ini sebagai bintang tiga berarti karena kemampuan, integritas, dan prestasi yang diraih dalam menempuh kariernya di kepolisian.
“Tentu dipilihnya beliau sudah memenuhi kriteria. Kami simpel saja, seorang prajurit kalau sudah mengemban bintang, tentu sudah lolos kualifikasi Wanjakti,” ungkapnya.
Rahmat Sahid
Meski Budi Gunawan sempat diguncang rumor negatif soal harta kekayaannya, namun hal yang jauh lebih penting adalah menggali visi dan misinya dalam memimpin lembaga kepolisian ke depan.
“Kami memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih calon- calon yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami tentu akan menggali sedalam-dalamnya informasi dan tentu hanya calon terbaik yang kami pilih,” kata Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Aziz meminta masyarakat percaya pada DPR untuk memilih calon kapolri yang terbaik yang bisa membawa perubahan pada institusi kepolisian. Komisi III DPR memiliki mekanisme dan standar untuk memilih calon kapolri sehingga pilihannya tentu yang terbaik seperti dalam memilih hakim konstitusi, hakim agung, dan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini memaklumi ada sebagian yang mengkritisi produk Komisi III DPR. Tetapi, akhirnya keraguan itu kemudian bisa ditepis karena kinerja orang-orang yang dipilih ternyata baik. “Contohnya ya pilihan kami terhadap pimpinan KPK. Masyarakat toh mendukung semua. Jadi, saya yakin siapa pun nanti kapolri yang kami pilih adalah yang terbaik dan akan didukung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Kenapa Aziz begitu penting menempatkan bagaimana visi dan misi calon kapolri dalam memimpin kepolisian ke depan karena kapolri baru nanti diharapkan bisa membawa perubahan. Karena itu, hal yang disoroti oleh Komisi III DPR nanti tidak hanya isu-isu besar yang selama ini disoroti publik, tetapi juga berbagai masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat terkait peran dan keberadaan Polri.
“Masyarakat maunya polisi hadir untuk mengatur lalu lintas yang semakin kacau, tanpa mengenal hujan dan panas untuk mengatur lalu lintas Jakarta. Ini memang seperti hal sepele, tapi karena berhubungan langsung dengan masyarakat, ini harus menjadi perhatian,” ungkapnya.
Terkait proses fit and proper test, Aziz mengungkapkan, pihaknya masih menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus). Setelah itu Komisi III DPR akan melakukan rapat pleno untuk membahas mekanisme fit and proper test .
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, memang sudah menjadi tugas DPR dalam hal ini Komisi III DPR untuk menggali visi dan misi calon yang diajukan Presiden sebagai kapolri. Karena itu, meski saat ini fraksinya masih mencermati, penilaian yang terpenting nanti adalah komitmen Budi Gunawan memajukan reformasi di tubuh Polri.
“Diharapkan pengalaman yang komprehensif ini menjadi modal bagi Budi Gunawan untuk melanjutkan reformasi Polri. Saya punya keyakinan bahwa seluruh fraksi akan menyetujui Budi Gunawan menjadi kapolri,” katanya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan mengatakan, Presiden Jokowi mengajukan satu nama dari sekian nama yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Artinya, siapa pun yang diajukan Jokowi ke DPR sebenarnya memang sudah berdasarkan proses dan pertimbangan yang benar sesuai mekanismenya.
“Tentu Pak Jokowi tidak akan memilihnya kalau dianggap tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan karena ini juga kan menyangkut keberhasilan pemerintah di bidang hukum, keamanan, dan ketertiban,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap semua pihak tidak terlalu apriori dan antipati terhadap pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri. Sederhananya, posisi Budi Gunawan saat ini sebagai bintang tiga berarti karena kemampuan, integritas, dan prestasi yang diraih dalam menempuh kariernya di kepolisian.
“Tentu dipilihnya beliau sudah memenuhi kriteria. Kami simpel saja, seorang prajurit kalau sudah mengemban bintang, tentu sudah lolos kualifikasi Wanjakti,” ungkapnya.
Rahmat Sahid
(ftr)
