Waspadai Para Calo Dana Desa

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta para kepala desa untuk mewaspadai calo anggaran desa. Ada oknum tertentu yang menawarkan jasa pencairan anggaran dengan imbalan tertentu.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, ada kekhawatiran terkait maraknya calo dana desa menyusul akan diberikan bantuan dari pemerintah ke desa mulai April nanti. Sejak dana desa ini disosialisasikan tahun lalu pihaknya bahkan sudah mendengar ada iming-iming bisa mencairkan dana desa.

”Penipuan mengatasnamakan dana desa memang akan merambah di seluruh pedesaan. Saya sudah dengar ada kepala desa yang tertipu calo di Cianjur Selatan,” katanya di Jakarta kemarin. Marwan menjelaskan, para kepala desa ini ditipu oleh sepasang suami-istri yang mengaku Relawan Presiden Joko Widodo dan mengenal dekat dengan pemerintah pusat yang berwenang mencairkan dana desa.

Menurut Marwan, pada beberapa kesempatan pihaknya juga telah mengantisipasi kejadian tersebut dengan mengingatkan para kepala desa untuk tidak tergoda kepada oknum yang mengaku kenal dekat Presiden Jokowi Widodo maupun kementerian yang dipimpinnya dengan menjanjikan pencairan dana desa.

Beberapa waktu lalu Marwan pun sudah mendengar kabar mulai maraknya calo dana desa di sejumlah provinsi. Para calo itu bahkan disinyalir meraup keuntungan hingga Rp15 juta per desa. Dia menjelaskan, untuk mencairkan dana desa, para kepala desa tidak perlu melalui perantara. Tetapi, yang harus dilakukan para kepala desa adalah menyusun RPJMDes dan RKPDes sebagai syarat mutlak pencairan dana desa yang akan mulai dicairkan pada April.

Politikus PKB ini menegaskan, keputusan cairnya dana desa itu di susunan rancangan pemakaian dan bukan pada janji dusta seseorang. Kementerian yang akan melihat kedua rancangan tersebut apakah sudah sesuai kriteria atau bukan.

”Itu (RPJMDes dan RKPDes) yang harus ada, enggak usah tergoda dengan janji-janji oknum, yang terpenting RPJMDes dan RKPDes ada, kita pasti cairkan. Nanti April kita cairkan, enggak usah khawatir enggak dapat. Jadi, saya kembali mengingatkan kepada para kades (kepala desa) untuk tidak tergoda dengan oknumoknum yang mengaku bisa mencairkan dana desa. Saya berharap tidak ada lagi kasus serupa di desa yang lain,” ungkapnya.

Kepala Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikandu, Cianjur Selatan, Jawa Barat Dindin menjelaskan, kasus itu bermula dari kehadiran dua orang yang mengaku relasi atau dekat dengan pemerintah pusat, bahkan mereka mengaku sebagai relawan dan dekat dengan Presiden Jokowi.

Dua pelaku yang terkesan sebagai pasangan suami-istri itu mengundang para kepala desa ke sebuah hotel di Cianjur dan mengaku bisa menembuskan proposal ke pemerintah pusat. Belasan kepala desa diminta mengajukan proposal dan untuk setiap proposal yang akan dibawa ke Jakarta ada biaya tertentu yang harus dibayarkan.

”Saya hanya mengajukan satu proposal dikenakan Rp300.000 untuk biaya. Namun, untuk dua proposal lebih dikenakan biaya hingga jutaan rupiah. Awalnya saya mau mengajukan lebih, namun saya agak curiga karena ongkosnya berbeda pula,” katanya.

Hingga saat ini, kata dia, belasan kepala desa belum melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib karena tidak mengetahui identitas dua pelaku. Namun, pelaku wanita yang sempat mengaku sebagai relawan Jokowi menyebut namanya Andriati berumur 40 tahunan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cianjur Dadan Hamilan mengimbau agar kepala desa di wilayah tersebut, terutama di selatan, tidak percaya janji-janji proyek pembangunan desa kepada siapa pun, apalagi sampai dipungut biaya. Setiap program bantuan ataupun rencana pembangunan akan melalui Bappeda, baik dari pemkab, provinsi, maupun pemerintah pusat.

”Banyak laporan yang mengaku kepala desa tertipu oleh orang yang mengaku bisa tembus ke pemerintah pusat dapat mencairkan proyek pembangunan desa. Bahkan hampir ada yang tertipu jutaan rupiah per kepala desa, namun mereka sempat bertanya ke kami terlebih dahulu sehingga tidak tertipu,” terangnya.

Pemerintah sudah menganggarkan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp9,06 triliun. Namun, dalam APBN-P 2015, Presiden Jokowi berencana menaikkan alokasi dana desa sebesar 122%. ”Alokasi dana desa ditambah Rp11 triliun menjadi Rp20 triliun,” sebut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Menurut Bambang, alokasi dana desa di APBN 2015 masih relatif kecil yaitu sekitar 1,5% dari pagu dana transfer ke daerah. Presiden Jokowi yang memberi arahan untuk menambah dana desa di APBN-P 2015. Dana desa, lanjut Bambang, merupakan dana belanja pemerintah pusat yang direlokasikan langsung ke desa.

Dalam APBN 2015 dana desa berasal dari dua program yaitu PNPM Mandiri Pedesaan dan belanja terkait sistem penyediaan administrasi umum pedesaan serta proyek infrastruktur.

Neneng Zubaidah