Kriteria Calon Kapolri Versi Komnas HAM
Kriteria Calon Kapolri Versi Komnas HAM
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih calon kapolri dengan memperhatikan berbagai kriteria.
Adapun kriteria itu antara lain tidak terinidikasi atau terlibat kasus kasus korupsi dan pelanggaran HAM.
"Seharusnya calon kapolri ditelusuri kebersihan soal korupsi dan HAM. Kalau soal HAM mestinya ke lembaga ini (Komnas HAM)," kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2015).
Menurut dia, kapolri mendatang memiliki tugas besar yakni memperbaiki citra kepolisian.
"Kapolri mendatang memiliki beban besar untuk membersihkan lembaga kepolisian. Selain itu, Kapolri juga harus bebas dari tindak kekerasan, dan terlibat di luar tupoksi (tugas pokok dan fungsi)," tuturnya.
Dia menegaskan kapolri mendatang harus memegang prinsip profesionalisme, independen, bersih dari korupsi kolusi nepotisme (KKN),
"Kami akan bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan kriteria kapolri. Kami akan menelusuri rekam jejak calon kapolri yang bersih," katanya.
Adapun kriteria itu antara lain tidak terinidikasi atau terlibat kasus kasus korupsi dan pelanggaran HAM.
"Seharusnya calon kapolri ditelusuri kebersihan soal korupsi dan HAM. Kalau soal HAM mestinya ke lembaga ini (Komnas HAM)," kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2015).
Menurut dia, kapolri mendatang memiliki tugas besar yakni memperbaiki citra kepolisian.
"Kapolri mendatang memiliki beban besar untuk membersihkan lembaga kepolisian. Selain itu, Kapolri juga harus bebas dari tindak kekerasan, dan terlibat di luar tupoksi (tugas pokok dan fungsi)," tuturnya.
Dia menegaskan kapolri mendatang harus memegang prinsip profesionalisme, independen, bersih dari korupsi kolusi nepotisme (KKN),
"Kami akan bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan kriteria kapolri. Kami akan menelusuri rekam jejak calon kapolri yang bersih," katanya.
(dam)
Explore More