Pemerintah Diingatkan Bersikap Netral Sikapi Persoalan Parpol
Jum'at, 09 Januari 2015 - 16:52 WIB
Pemerintah Diingatkan Bersikap Netral Sikapi Persoalan Parpol
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu partai politik (parpol) yang akan menggelar Kongres pergantian ketua umum dalam waktu dekat.
Koalisi Merah Putih (KMP) tak memiliki saran atau imbauan kepada PAN dalam melaksanakan Kongres agar tak berakhir seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon justru mengingatkan agar pemerintah di dalam menyangkut masalah proses politik di dalam partai bisa menggunakan UU Parpol.
"Kekisruhan ini dimulai ketika pemerintah mengakui salah satu pihak menggunakan wewenang di luar kewenangannya," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/1/2015).
Menurutnya, langkah tersebut tak bisa dilakukan kepada seluruh parpol, baik mereka yang tergabung di dalam pemerintahan maupun berada di luar.
"Karena itu domain partai politik. Kalau pemerintah melakukan itu artinya melakukan suatu pencegahan, penodaan terhadap demokrasi," ucapnya.
Oleh karenanya, Fadli pun tak memberikan imbaun kepada parpol yang akan melaksanakan pergantian ketum dan tergabung di dalam KMP agar tak berakhir seperti PPP dan Golkar.
"Enggak perlu diimbaulah. Yang perlu diimbau ini pemerintah jangan ikut campur, jangan cawe-cawe, jadi urus aja masalah masyarakat yang belum diselesaikan," pungkasnya.
Koalisi Merah Putih (KMP) tak memiliki saran atau imbauan kepada PAN dalam melaksanakan Kongres agar tak berakhir seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon justru mengingatkan agar pemerintah di dalam menyangkut masalah proses politik di dalam partai bisa menggunakan UU Parpol.
"Kekisruhan ini dimulai ketika pemerintah mengakui salah satu pihak menggunakan wewenang di luar kewenangannya," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/1/2015).
Menurutnya, langkah tersebut tak bisa dilakukan kepada seluruh parpol, baik mereka yang tergabung di dalam pemerintahan maupun berada di luar.
"Karena itu domain partai politik. Kalau pemerintah melakukan itu artinya melakukan suatu pencegahan, penodaan terhadap demokrasi," ucapnya.
Oleh karenanya, Fadli pun tak memberikan imbaun kepada parpol yang akan melaksanakan pergantian ketum dan tergabung di dalam KMP agar tak berakhir seperti PPP dan Golkar.
"Enggak perlu diimbaulah. Yang perlu diimbau ini pemerintah jangan ikut campur, jangan cawe-cawe, jadi urus aja masalah masyarakat yang belum diselesaikan," pungkasnya.
(kri)
