Saran Para Sarjana Komunikasi untuk Presiden Jokowi

JAKARTA - Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) menyarankan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengoptimalkan komunikasi politik terkait tata kelola pemerintahan.

ISKI menilai komunikasi menjadi penting karena tantangan yang dihadapi pemerintah semakin berat.

“Kalau saat ini pemerintahan dengan giat menggaungkan slogan kabinet kerja. Ini parameter kerjanya seperti apa. Itu yang mungkin bisa didiskusikan sehingga ada ukuran pasti,” ujar Ketua Umum ISKI Yuliandre Darwis di Restoran Eatology, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).

Dia mengatakan setelah euforia 2014 ada kecenderungan orang ingin menguasai opini publik. Alhasil setiap orang berusaha untuk merebut panggung melalui media.

Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama. “Ini ada suatu pemaksaan. Ini bisa saja membawa informasi yang salah. Ini sangat dahsyat di 2014,” tandasnya.

Ketua Bidang Keilmuan Kebijakan ISKI Gun Gun Heryanto mengatakan setidaknya ada beberapa catatan di bidang komunikasi yang perlu diperhatikan.

Pertama, mengenai daya tahan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Menurut dia, saat ini tidak jelas siapa kawan dan lawan.

“Ini karena ketiadaan partai pemenang dominan di tengah multipartai yang terfragmentasi kuat sehingga semua pihak lebih memilih konsensus,” tuturnya Gun Gun.

Kedua, terkait masalah relasi antarkekuatan. Menurut dia, Jokowi-JK beserta jajarannya pada 2015 perlu melakukan proses dialektika relasional.

Dia menilai berbagai isu bergulir dan menjadi dinamika sekaligus indikator untuk mengukur peforma Jokowi-JK.

“Jika relasi kuasa ini hanya diselesaikan secara formal maka tidak akan menyelesaikan masalah. Perlu ada dialektika untuk menyamakan pemahaman. Hal ini akan menjembatani egosentris dari kelompok-kelompok yang terbelah,”katanya.

Ketiga, lanjut dia, adanya agenda pilkada serentak pada 2015. Pilkada yang akan digelar secara bersamaan ini menuntut pemerintah dan banyak pihak yang terkait mengoptimalkan peran komunikasi politik.

Menurut dia, perhelatan pilkada serentak dibutuhkan kesamaan persepsi terkait pelaksanaannya.

“Misalnya soal implementasi perppu tentang pilkada dan juga dibutuhkan sosialisasi memadai menyangkut sejumlah aturan teknis yang menjadi landasan penyelenggaraan pilkada serentak,” ujarnya.

Keempat, pemerintah perlu memiliki cetak biru yang jelas dalam tata kelola kelembagaan organisasi.