Jadi Hakim Konstitusi, Palguna Bantah Pernah Jadi Kader PDIP

JAKARTA - I Dewa Gede Palguna sudah resmi menjabat sebagai hakim konstitusi menggantikan Hamdan Zoelva. Meskipun dikenal dekat dengan PDIP, dia membantah pernah menjadi kader PDIP.

"Ya enggak boleh dong, saya PNS. Kalau diundang diskusi sering, begitu punya ID saya langsung berhenti. Enggak boleh PNS jadi anggota partai politik," kata Palguna di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (7/1/2014).

Dia menjelaskan, awal mula kedekatan dengan PDIP dimulai tahun 1999 saat dirinya menjadi anggota MPR utusan daerah. Namun ketika itu, ada kebijakan fraksi utusan daerah dibubarkan.

"Menurut tatib MPR yang berlaku saat itu, tidak boleh ada anggota MPR yang tak berfraksi. Maka bagi saya pilihannya hanya dua, pulang kembali ke daerah atau bergabung dengan salah satu fraksi di MPR," tuturnya.

Berdasarkan rapat DPRD di Bali diputuskan supaya bergabung dengan Fraksi PDIP. Pasalnya, saat itu suara PDIP di Bali mencapai 80%.

"Itu ceritanya mengapa saya ada di Fraksi PDIP," kata Palguna seraya menambahkan hampir semua masyarakat di Bali mempunyai paham kebangsaan dan yang paling dekat secara ideologis dengan PDIP.

Setelah dilantik menjadi hakim MK, dia mengaku hanya akan tunduk pada konstitusi. "Ya pesannya ya menjaga konstitusi itu, enggak ada pesan yang lain selain yang normatif seperti itu," tegasnya.