Pemerintah Terapkan Pelayanan Kesehatan Berbasis Desa
Senin, 05 Januari 2015 - 14:35 WIB
Pemerintah Terapkan Pelayanan Kesehatan Berbasis Desa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis perdesaan. Sasaran awal program ini akan menyasar kawasan perbatasan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, kementeriannya bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan bersinergi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis perdesaan. Tahap awal kerja sama pada tahun 2015 akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.
“Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerahdaerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lain. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Marwan menjelaskan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya Desa Mandiri sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36/ 2009 tentang Kesehatan.
Dia menuturkan, sinergi dua kementerian ini sangat penting karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.
Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desadesa, terutama pada wilayah kepulauan, masih sangat kecil. Politikus PKB ini menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 pos kesehatan desa (poskesdes).
Bidan desa juga terbatas, berjumlah 5.179 orang. Data ini menunjukkan kekurangan 4.533 poskesdes, dan 248 bidan. Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. Sementara itu, Menkes Nila F Moeloek menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi pada tahun-tahun mendatang karena dua kementerian ini mempunyai program yang saling terkait untuk kesehatan masyarakat perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
“Soal bentuk kerja samanya nanti ada tim sendiri yang akan membuat sasaran program,” ujarnya. Nila mengatakan, akan ada banyak hal yang bisa disinergiskan dari dua kementerian ini.
Neneng zubaidah
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, kementeriannya bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan bersinergi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis perdesaan. Tahap awal kerja sama pada tahun 2015 akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.
“Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerahdaerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lain. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Marwan menjelaskan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya Desa Mandiri sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36/ 2009 tentang Kesehatan.
Dia menuturkan, sinergi dua kementerian ini sangat penting karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.
Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desadesa, terutama pada wilayah kepulauan, masih sangat kecil. Politikus PKB ini menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 pos kesehatan desa (poskesdes).
Bidan desa juga terbatas, berjumlah 5.179 orang. Data ini menunjukkan kekurangan 4.533 poskesdes, dan 248 bidan. Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. Sementara itu, Menkes Nila F Moeloek menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi pada tahun-tahun mendatang karena dua kementerian ini mempunyai program yang saling terkait untuk kesehatan masyarakat perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
“Soal bentuk kerja samanya nanti ada tim sendiri yang akan membuat sasaran program,” ujarnya. Nila mengatakan, akan ada banyak hal yang bisa disinergiskan dari dua kementerian ini.
Neneng zubaidah
(ars)
