Menteri Berjanji Lebih Kooperatif
Menteri Berjanji Lebih Kooperatif
A
A
A
JAKARTA - Hubungan harmonis antara pemerintah dan DPR diharapkan tercipta setelah dicapainya kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Apalagi menteri Kabinet Kerja yang sebelumnya menolak menghadiri rapat di DPR menyatakan sudah siap untuk bekerja sama dengan lembaga legislatif. “Tentu kita akan datang rapat ke DPR karena itu berdasarkan kesepakatan (KMP dengan KIH),” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar di Jakarta kemarin.
Marwan mengatakan, pemerintah juga punya rencana kerja yang harus dibahas bersama dengan DPR. Oleh karena itu, demi kelancaran kerja lembaga eksekutif dan legislatif, para menteri akan menghadiri undangan rapat di DPR pada masa sidang kedua yang dimulai pada 12 Januari 2015. Sebelumnya ketegangan pemerintah dan DPR sempat meruncing setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Sekretaris Kabinet membuat surat edaran yang melarang menterinya hadir dalam rapat kerja di DPR.
Marwan kembali menegaskan bahwa tidak akan ada lagi larangan menteri Jokowi untuk rapat kerja di Senayan. “Sekarang DPR mau panggil menterinya kapan, kita akan datang,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate menyambut positif penyelesaian konflik DPR antara KMP dan KIH, meskipun penyelesaian itu baru terjadi di akhir masa sidang pertama.
Setelah DPR kembali dari reses, dia berharap sinergi antara pemerintah dan DPR tercipta. Kondisi itu tidak terjadi pada tiga bulan pertama sejak DPR dilantik. “Presiden juga butuh DPR yang utuh, sekarang sudah tidak ada masalah lagi,” ujarnya. Johnny mengingatkan agar pemerintah segera menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dengan demikian saat memasuki masa sidang kedua pada 12 Januari 2015, pemerintah dan DPR sudah bisa langsung melakukan pembahasan.
Kiswondari
Apalagi menteri Kabinet Kerja yang sebelumnya menolak menghadiri rapat di DPR menyatakan sudah siap untuk bekerja sama dengan lembaga legislatif. “Tentu kita akan datang rapat ke DPR karena itu berdasarkan kesepakatan (KMP dengan KIH),” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar di Jakarta kemarin.
Marwan mengatakan, pemerintah juga punya rencana kerja yang harus dibahas bersama dengan DPR. Oleh karena itu, demi kelancaran kerja lembaga eksekutif dan legislatif, para menteri akan menghadiri undangan rapat di DPR pada masa sidang kedua yang dimulai pada 12 Januari 2015. Sebelumnya ketegangan pemerintah dan DPR sempat meruncing setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Sekretaris Kabinet membuat surat edaran yang melarang menterinya hadir dalam rapat kerja di DPR.
Marwan kembali menegaskan bahwa tidak akan ada lagi larangan menteri Jokowi untuk rapat kerja di Senayan. “Sekarang DPR mau panggil menterinya kapan, kita akan datang,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate menyambut positif penyelesaian konflik DPR antara KMP dan KIH, meskipun penyelesaian itu baru terjadi di akhir masa sidang pertama.
Setelah DPR kembali dari reses, dia berharap sinergi antara pemerintah dan DPR tercipta. Kondisi itu tidak terjadi pada tiga bulan pertama sejak DPR dilantik. “Presiden juga butuh DPR yang utuh, sekarang sudah tidak ada masalah lagi,” ujarnya. Johnny mengingatkan agar pemerintah segera menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dengan demikian saat memasuki masa sidang kedua pada 12 Januari 2015, pemerintah dan DPR sudah bisa langsung melakukan pembahasan.
Kiswondari
(bbg)
Explore More