2015, Tahun Pembuktian Kinerja Pemerintah-DPR
Rabu, 31 Desember 2014 - 21:52 WIB
2015, Tahun Pembuktian Kinerja Pemerintah-DPR
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2015 diharapkan menjadi tahun pembuktian bagi pemerintah dan DPR untuk menunjukkan kinerjanya.
Sejak pelantikan anggota DPR 2014-2019 pada 1 Oktober 2014, suasana DPR lebih disibukkan dengan kontestasi politik. Sementara kabinet pemerintah baru terbentuk pada 27 Oktober lalu.
"Rasanya tiga bulan setelah Oktober cukuplah melihat politik sebagai kompetisi dan kini kita lihat politik sebagai kerja sama," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (31/12/2014).
Menurut dia, baik pemerintah maupun DPR perlu menunjukkan bukti atas semua janji. Bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut dia, harus menganggap tahun 2015 sebagai momentum bekerja sama dan memenuhi semua janji kepada rakyat.
Sementara bagi DPR, kata dia, tahun 2015 harus menjadi momentum untuk benar-benar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurut dia, fungsi DPR tidak bisa dikurangi hanya karena ingin menghibur pemerintah. "Fungsi DPR yang ketat itulah yang dapat membantu perbaikan kinerja pemerintah demi rakyat Indonesia," tutur Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS itu.
Selama masa reformasi, lanjut dia, bangsa Indonesia telah larut dalam riuh rendahnya kontestasi politik.
Sejak pelantikan anggota DPR 2014-2019 pada 1 Oktober 2014, suasana DPR lebih disibukkan dengan kontestasi politik. Sementara kabinet pemerintah baru terbentuk pada 27 Oktober lalu.
"Rasanya tiga bulan setelah Oktober cukuplah melihat politik sebagai kompetisi dan kini kita lihat politik sebagai kerja sama," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (31/12/2014).
Menurut dia, baik pemerintah maupun DPR perlu menunjukkan bukti atas semua janji. Bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut dia, harus menganggap tahun 2015 sebagai momentum bekerja sama dan memenuhi semua janji kepada rakyat.
Sementara bagi DPR, kata dia, tahun 2015 harus menjadi momentum untuk benar-benar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurut dia, fungsi DPR tidak bisa dikurangi hanya karena ingin menghibur pemerintah. "Fungsi DPR yang ketat itulah yang dapat membantu perbaikan kinerja pemerintah demi rakyat Indonesia," tutur Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS itu.
Selama masa reformasi, lanjut dia, bangsa Indonesia telah larut dalam riuh rendahnya kontestasi politik.
(dam)
