Tantangan KPK di 2015
Senin, 29 Desember 2014 - 13:39 WIB
Tantangan KPK di 2015
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh KPK di tahun 2015.
Yang pertama kata dia, adalah langkah parlemen yang memutuskan pemilihan tidak langsung kepala daerah dan kemudian ada perppu.
Menurut Bambang, langkah tersebut berpotensi besar menimbulkan tindak pidana korupsi yang besar.
"Bila kelak perppu diganjal oleh parlemen, maka potensial akan ada terdapat suatu jenis korupsi," ujar Bambang melalui pesan singkat, Senin (29/12/2014).
"Yang diduga dilakukan oleh anggota parlemen secara berjemaah dan sangat sistematis dengan karakter yang bersifat greedy corruption, bahkan corruption by system," imbuhnya.
Dia menjelaskan, korupsi jenis tersebut akibatnya sangat struktural. Pasalnya korupsi pada jenis ini, nilainya sangat besar.
"Bisa sepanjang pemerintahan kepala daerah, dana APBD dan APBN yang akan dijarah serta merusak trust publik pada kekuasaan (pemerintah daerah dan parlemen) yang semakin masif," ungkapnya.
Kemudian kata Bambang, tantangan lain adalah KPK akan tetap konsentrasi di sektor yang menjadi kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan dan kesehatan selain sumber daya alam (SDA), infrastruktur dan negara.
"KPK akan memberikan konsentrasi pada sektor sumber daya laut karena salah satu prioritas pembangunan diarahkan di kemaritiman," tuturnya.
"Kapitalisasi uang di sektor ini harus disertai dengan penguatan sistem agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan," papar Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, KPK akan mengintegrasikan strategi penindakan, perbaikan sistem untuk pencegahan dan membangun budaya antikorupsi yang berbasis keluarga dan komunitas.
Yang pertama kata dia, adalah langkah parlemen yang memutuskan pemilihan tidak langsung kepala daerah dan kemudian ada perppu.
Menurut Bambang, langkah tersebut berpotensi besar menimbulkan tindak pidana korupsi yang besar.
"Bila kelak perppu diganjal oleh parlemen, maka potensial akan ada terdapat suatu jenis korupsi," ujar Bambang melalui pesan singkat, Senin (29/12/2014).
"Yang diduga dilakukan oleh anggota parlemen secara berjemaah dan sangat sistematis dengan karakter yang bersifat greedy corruption, bahkan corruption by system," imbuhnya.
Dia menjelaskan, korupsi jenis tersebut akibatnya sangat struktural. Pasalnya korupsi pada jenis ini, nilainya sangat besar.
"Bisa sepanjang pemerintahan kepala daerah, dana APBD dan APBN yang akan dijarah serta merusak trust publik pada kekuasaan (pemerintah daerah dan parlemen) yang semakin masif," ungkapnya.
Kemudian kata Bambang, tantangan lain adalah KPK akan tetap konsentrasi di sektor yang menjadi kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan dan kesehatan selain sumber daya alam (SDA), infrastruktur dan negara.
"KPK akan memberikan konsentrasi pada sektor sumber daya laut karena salah satu prioritas pembangunan diarahkan di kemaritiman," tuturnya.
"Kapitalisasi uang di sektor ini harus disertai dengan penguatan sistem agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan," papar Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, KPK akan mengintegrasikan strategi penindakan, perbaikan sistem untuk pencegahan dan membangun budaya antikorupsi yang berbasis keluarga dan komunitas.
(maf)
