2015, Pertaruhan Kepemimpinan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Perpolitikan tahun 2015 diprediksi masih bertensi tinggi. Di tahun ini akan menjadi pertaruhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas segala kebijakannya.
"Menurut saya, 2015 ini akan menjadi pertaruhan kepemimpinan Jokowi selanjutnya karena akan banyak kebijakan-kebijakannya yang mulai dipertanyakan banyak pihak dan masyarakat," kata Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar kepada KORAN SINDO di Jakarta, kemarin.
Idil berpendapat, persoalan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi sendiri sebagai Presiden masih belum dirasakan optimal. Meskipun memang pemerintahan Jokowi belum genap tiga bulan menjabat, tapi sangat disayangkan banyak juga kebijakan yang kontroversial karena menabrak peraturan perundang-undangan.
"Sehingga masyarakat masih mengira-ngira bentuk dan arah pemerintahan yang dijalankan," jelasnya.
Idil menilai, kebijakan pemerintahan Jokowi pada situasinya harus menghadapi realitas dan bisa jadi juga tekanan dan intervensi. Sehingga, tidak jelasnya arah kebijakan Jokowi disebabkan oleh banyaknya turut campur elite partai politik (parpol) di sekitar Jokowi yang sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.
"Karena itu, kemana arah kebijakannya serta kebijakannya itu sendiri akan semakin mulai dipertanyakan," terang Idil.
Tidak dapat dipungkiri bahwa parpol pengusung, pendukung dan lain sebagainya juga memiliki kepentingan terhadap Jokowi sebagai Presiden.
Kondisi ini merupakan contoh bahwa tidak ada koalisi tanpa syarat dalam dunia perpolitikan karena, politik sendiri tujuannya untuk berbagi kekuasaan. "Ini saya kira sudah menjadi rahasia umum," imbuhnya.
Oleh karena itu, terlepas dari dampak positif ataupun negatif dari tekanan dan intervensi yang ada di sekitaran Jokowi tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap kebijakan Jokowi nantinya.
"Menurut saya, 2015 ini akan menjadi pertaruhan kepemimpinan Jokowi selanjutnya karena akan banyak kebijakan-kebijakannya yang mulai dipertanyakan banyak pihak dan masyarakat," kata Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar kepada KORAN SINDO di Jakarta, kemarin.
Idil berpendapat, persoalan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi sendiri sebagai Presiden masih belum dirasakan optimal. Meskipun memang pemerintahan Jokowi belum genap tiga bulan menjabat, tapi sangat disayangkan banyak juga kebijakan yang kontroversial karena menabrak peraturan perundang-undangan.
"Sehingga masyarakat masih mengira-ngira bentuk dan arah pemerintahan yang dijalankan," jelasnya.
Idil menilai, kebijakan pemerintahan Jokowi pada situasinya harus menghadapi realitas dan bisa jadi juga tekanan dan intervensi. Sehingga, tidak jelasnya arah kebijakan Jokowi disebabkan oleh banyaknya turut campur elite partai politik (parpol) di sekitar Jokowi yang sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.
"Karena itu, kemana arah kebijakannya serta kebijakannya itu sendiri akan semakin mulai dipertanyakan," terang Idil.
Tidak dapat dipungkiri bahwa parpol pengusung, pendukung dan lain sebagainya juga memiliki kepentingan terhadap Jokowi sebagai Presiden.
Kondisi ini merupakan contoh bahwa tidak ada koalisi tanpa syarat dalam dunia perpolitikan karena, politik sendiri tujuannya untuk berbagi kekuasaan. "Ini saya kira sudah menjadi rahasia umum," imbuhnya.
Oleh karena itu, terlepas dari dampak positif ataupun negatif dari tekanan dan intervensi yang ada di sekitaran Jokowi tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap kebijakan Jokowi nantinya.
(hyk)