Perangi Terorisme, Pakistan Gunakan Pengadilan Militer
Jum'at, 26 Desember 2014 - 11:56 WIB
Perangi Terorisme, Pakistan Gunakan Pengadilan Militer
A
A
A
ISLAMABAD - Setelah insiden penembakan brutal yang menewaskan sekitar 149 orang, 132 di antaranya anak-anak sekolah militer di Peshawar pada 16 Desember 2014, Pemerintah Pakistan semakin serius mencegah aksi terorisme.
Setelah mencabut moratorium hukuman mati, Pemerintah Pakistan membuat aturan baru. Ke depan, setiap tersangka atau orang yang terlibat dalam terorisme akan diadili secara khusus di pengadilan militer. Langkah tersebut disambut positif sebagian kalangan karena dianggap tegas.
Namun, kelompok hak asasi manusia (HAM) dikhawatirkan akan menentang gagasan tersebut. Pada tahun ini Pakistan beberapa kali diserang Taliban karena tentara Pakistan juga menyerang permukiman Taliban. Dalam insiden yang terjadi di Peshawar, tujuh pelaku penyerangan ditembak mati Pasukan Khusus Pakistan (SSG). Pelaku dilaporkan merupakan bagian dari kelompok Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).
Dilaporkan Al Jazeera, TTP melancarkan serangan itu karena tentara Pakistan juga membunuh keluarga mereka di barat laut Pakistan. Perdana Menteri (PM) Pakistan Nawaz Sharif telah mengeluarkan 25 kebijakan baru kontra-terorisme. Namun, penggunaan pengadilan militer jadi yang paling kontroversial.
”Pengadilan khusus yang dikelola petugas angkatan bersenjata itu dibentuk untuk mempercepat proses sidang teroris,” ujar Sharif dalam pidatonya yang ditayangkan langsung televisi nasional Pakistan, kemarin. ”Serangan di Peshawar mengguncang negara. Kami tidak akan membiarkan darah mereka sia-sia,” sambungnya.
Sharif mengeluarkan keputusan itu setelah menggelar pertemuan selama 10 jam bersama pemimpin politik, angkatan bersenjata, dan badan intelijen. Pemerintah Pakistan juga akan mencoba memangkas alur finansial teroris yang mengalir dari berbagai sumber dan mencegah organisasi radikal serupa muncul dengan nama yang berbeda. Sharif juga berjanji akan melakukan aksi konkret dalam memberantas kelompok militan yang beroperasi di Punjab.
Muh shamil
Setelah mencabut moratorium hukuman mati, Pemerintah Pakistan membuat aturan baru. Ke depan, setiap tersangka atau orang yang terlibat dalam terorisme akan diadili secara khusus di pengadilan militer. Langkah tersebut disambut positif sebagian kalangan karena dianggap tegas.
Namun, kelompok hak asasi manusia (HAM) dikhawatirkan akan menentang gagasan tersebut. Pada tahun ini Pakistan beberapa kali diserang Taliban karena tentara Pakistan juga menyerang permukiman Taliban. Dalam insiden yang terjadi di Peshawar, tujuh pelaku penyerangan ditembak mati Pasukan Khusus Pakistan (SSG). Pelaku dilaporkan merupakan bagian dari kelompok Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).
Dilaporkan Al Jazeera, TTP melancarkan serangan itu karena tentara Pakistan juga membunuh keluarga mereka di barat laut Pakistan. Perdana Menteri (PM) Pakistan Nawaz Sharif telah mengeluarkan 25 kebijakan baru kontra-terorisme. Namun, penggunaan pengadilan militer jadi yang paling kontroversial.
”Pengadilan khusus yang dikelola petugas angkatan bersenjata itu dibentuk untuk mempercepat proses sidang teroris,” ujar Sharif dalam pidatonya yang ditayangkan langsung televisi nasional Pakistan, kemarin. ”Serangan di Peshawar mengguncang negara. Kami tidak akan membiarkan darah mereka sia-sia,” sambungnya.
Sharif mengeluarkan keputusan itu setelah menggelar pertemuan selama 10 jam bersama pemimpin politik, angkatan bersenjata, dan badan intelijen. Pemerintah Pakistan juga akan mencoba memangkas alur finansial teroris yang mengalir dari berbagai sumber dan mencegah organisasi radikal serupa muncul dengan nama yang berbeda. Sharif juga berjanji akan melakukan aksi konkret dalam memberantas kelompok militan yang beroperasi di Punjab.
Muh shamil
(bbg)
