Eksponen 98 Tolak Rencana Jokowi Aktifkan Menwa
Rabu, 24 Desember 2014 - 13:35 WIB
Eksponen 98 Tolak Rencana Jokowi Aktifkan Menwa
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah eksponen aktivis 1998 menolak rencana Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengaktifkan kembali Resimen Mahasiswa (Menwa) di Kampus.
Pasalnya dengan mengaktifkan kembali Menwa di lingkungan kampus, dinilai menciderai semangat reformasi 98.
Bukti penolakan mantan aktivis 98 ini dibubuhkan dalam penggalangan atau petisi meminta dukungan para aktivis mahasiswa 98 dan segenap komponen mahasiswa yang menolak untuk mencantumkan namanya.
Ketua Eksekutif Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan menyerukan, penolakan itu dilakukan karena sejak semula cita reformasi sepakat untuk membubarkan 'gaya militer' yang melekat pada organisasi Menwa di kampus.
"Karena faktanya Menwa memang fasis dan antidemokrasi. Uniknya, rezim Jokowi seperti tergesa-gesa ingin mengaktifkan kembali Menwa yang hanya sebagai UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)," kata Ridwan kepada Sindonews, di Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Ridwan yang juga aktivis 98 ini berpendapat, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menciptakan kader bela bangsa seperti memberikan ruang lebih kepada organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Kemudian Senat Mahasiswa dan organisasi ekstra kampus lainnya. Menurut dia, melalui organisasi tersebut, pemerintah bisa bertukar pikiran serta mendapat masukan soal pembangunan bangsa.
Ridwan menyerukan kepada mahasiswa yang masih aktif di kampus, untuk melakukan konsolidasi guna menolak rencana pemerintah yang diinisiasi Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu itu.
"Jika Rezim Jokowi-JK melalui Menhan Ryamizard Ryacudu tetap bersikukuh mengaktifkan kembali Menwa, maka kami aktivis'98 yang sejak lama menjadi antithesis Menwa di seluruh kampus tidak segan-segan akan memberikan gelar kepada Jokowi sebagai Rezim Anti Demokrasi (RAD)," pungkasnya.
Sebelumnya, Kemenhan sepakat akan menghidupkan kembali keberadaan organisasi Menwa di kampus-kampus pada tahun 2015 mendatang.
Kemenhan berdalih, semangat menghidupkan kembali organisasi 'ala militer kampus' berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri dan menghendaki mahasiswa mempunyai semangat bela negara.
"Sekarang Menwa kan sudah menjadi bagian dari UKM setelah SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga Menteri yang mempayungi mereka ini sejak reformasi tidak ada lagi," kata Direktur Bela Negara Kemenhan, Laksamana Pertama TNI M Faisal saat m‎enggelar jumpa pers Pencanangan Gerakan Nasiona Bela Negara di Gedung Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa 9 Desember 2014.
Pasalnya dengan mengaktifkan kembali Menwa di lingkungan kampus, dinilai menciderai semangat reformasi 98.
Bukti penolakan mantan aktivis 98 ini dibubuhkan dalam penggalangan atau petisi meminta dukungan para aktivis mahasiswa 98 dan segenap komponen mahasiswa yang menolak untuk mencantumkan namanya.
Ketua Eksekutif Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan menyerukan, penolakan itu dilakukan karena sejak semula cita reformasi sepakat untuk membubarkan 'gaya militer' yang melekat pada organisasi Menwa di kampus.
"Karena faktanya Menwa memang fasis dan antidemokrasi. Uniknya, rezim Jokowi seperti tergesa-gesa ingin mengaktifkan kembali Menwa yang hanya sebagai UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)," kata Ridwan kepada Sindonews, di Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Ridwan yang juga aktivis 98 ini berpendapat, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menciptakan kader bela bangsa seperti memberikan ruang lebih kepada organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Kemudian Senat Mahasiswa dan organisasi ekstra kampus lainnya. Menurut dia, melalui organisasi tersebut, pemerintah bisa bertukar pikiran serta mendapat masukan soal pembangunan bangsa.
Ridwan menyerukan kepada mahasiswa yang masih aktif di kampus, untuk melakukan konsolidasi guna menolak rencana pemerintah yang diinisiasi Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu itu.
"Jika Rezim Jokowi-JK melalui Menhan Ryamizard Ryacudu tetap bersikukuh mengaktifkan kembali Menwa, maka kami aktivis'98 yang sejak lama menjadi antithesis Menwa di seluruh kampus tidak segan-segan akan memberikan gelar kepada Jokowi sebagai Rezim Anti Demokrasi (RAD)," pungkasnya.
Sebelumnya, Kemenhan sepakat akan menghidupkan kembali keberadaan organisasi Menwa di kampus-kampus pada tahun 2015 mendatang.
Kemenhan berdalih, semangat menghidupkan kembali organisasi 'ala militer kampus' berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri dan menghendaki mahasiswa mempunyai semangat bela negara.
"Sekarang Menwa kan sudah menjadi bagian dari UKM setelah SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga Menteri yang mempayungi mereka ini sejak reformasi tidak ada lagi," kata Direktur Bela Negara Kemenhan, Laksamana Pertama TNI M Faisal saat m‎enggelar jumpa pers Pencanangan Gerakan Nasiona Bela Negara di Gedung Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa 9 Desember 2014.
(maf)
