Deteksi Dini Bencana Harus Jadi Prioritas

JAKARTA - Pemerintah diminta bertindak cepat dan tepat menghadapi puncak bencana alam yang diprediksi terjadi Januari nanti. Dengan langkah ini, korban jiwa yang besar dan kerugian lain bisa diminimalisasi.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa melakukan persiapan dengan melakukan deteksi dini wilayah yang berpotensi terkena bencana alam. “Tentu saja BNPB harus mempersiapkan diri sedini mungkin. Jangan sampai sudah ada musibah, baru buru-buru datang untuk memberi pertolongan korban,” ungkap Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay di Jakarta kemarin.

Saleh meminta BNPB memetakan daerah-daerah rawan bencana awal tahun mendatang agar warga di sekitar daerah rawan dapat mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi. “Karena kita sudah tahu perkiraannya, BNPB juga harus memetakan daerah-daerah mana yang menjadi titik rawan bencana, rawan longsor, rawan banjir misalnya. Itu mesti dipetakan sejak sekarang ini sehingga jika bencana itu muncul, warga di daerah tersebut sudah siap,” tuturnya.

Selain kesiapan BNPB, Saleh juga mengimbau aparat pemerintah, khususnya BPBD, mempersiapkan diri mulai dari personel, relawan, peralatan yang dibutuhkan, termasuk juga logistik.”Ini harus segera dipersiapkan,” ujarnya. Komisi VII yang menjadi mitra BNPB segera melakukan pertemuan seusai masa reses.

Komisi tersebut akan memanggil dan berbicara dengan pemerintah, khususnya BNPB, untuk berdiskusi perihal antisipasi prediksi bencana ini. “Sehingga BNPB juga bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kita akan bantu bencana,” katanya. “Secara informal kadangkadang jikalau ada pemberitahuan dari masyarakat, kita langsung komunikasikan ke BNPB agar mempersiapkan pertolongan,” tambahnya.

Kabupaten Bandung Darurat Bencana

BPBD Kabupaten Bandung menetapkan status darurat bencana sejak kemarin hingga beberapa hari ke depan. Kepala BPBD Kabupaten Bandung Marlan mengatakan, penetapan status ini dilakukan agar penanganan bencana lebih optimal. Darurat bencana ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan sejumlah instansi seiring bencana alam melanda sejumlah kawasan sepekan terakhir ini.

“Mulai besok (hari ini) Kabupaten Bandung kami tetapkan tanggap darurat bencana. Hari ini (kemarin) bupati Bandung menandatangani surat penetapan status itu setelah rapat koordinasi dengan dinas terkait,” kata Marlan kemarin. Marlan mengemukakan, penetapan status darurat bencana ditetapkan dengan pertimbangan selama tiga hari berturutturut Kabupaten Bandung ditimpa bencana banjir.

Dengan status tersebut, anggaran biaya tak terduga (BTT) dapat dicairkan untuk membantu meringankan beban ribuan pengungsi bencana banjir sejak Jumat (19/12). “Sampai hari ini banjir cenderung meningkat akibat luapan Sungai Citarum dan Cisangkuy,” sebut dia. Menurut Marlan, jumlah pengungsi terus bertambah.

Pemkab Bandung telah menyalurkan bantuan bahan makanan berupa beras 1,2 ton, minyak goreng 174 liter, mi instan 3.360 bungkus, dan obat-obatan untuk korban banjir di sejumlah titik pengungsian Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang. “Selain bahan makanan, kami juga mendistribusikan bantuan seragam siswa, matras, selimut, dan kelambu bayi,” ungkap dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira memerintahkan seluruh camat, lurah, dan kepala desa tak meninggalkan wilayah kerja selama tanggap darurat diberlakukan agar penanganan lebih maksimal. “Informasi kebencanaan harus segera secepat mungkin dikirim ke BPBD dengan data yang lengkap,” kata Sofian.

Sementara itu, 700 rumah di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung terendam akibat luapan air Sungai Cisangkuy kemarin. Empat di antaranya rusak berat dan dua rumah semipermanen roboh. Ketinggian air di Desa Kamasan berkisar 50 cm hingga 2,5 meter. Sekitar 12 titik rawan longsor juga masih mengancam sejumlah kecamatan di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Titik-titik rawan tersebut tersebar di delapan kecamatan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara Catur Subandrio mengatakan, 12 titik rawan longsor itu hasil pemetaan terbaru di kecamatan yakni Karangkobar, Punggelan, Pagentan, Pejawaran, Kalibening, Wanayasa, Banjarmangu, dan Madukara.

“Satu sisi kita masih kekurangan alat peringatan dini tanah longsor atau landslide early warning system (LEWS),” ucapnya kemarin. Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno mengatakan, lahan untuk relokasi warga Jemblung, Sampang, Karangkobar, Banjarnegara ditarget selesai dalam sepekan ini.

“Nanti rumah-rumah itu akan dibangun langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kita diberi waktu seminggu untuk kesiapan lahan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BNPB Syamsul Maarif menyampaikan, relokasi adalah proses yang kompleks dan lebih dari sekadar membangun kembali permukiman. “Hal lebih utama tentu pada rekonstruksi sosial dari rumah, hubungan sosial, ekonomi, dan mata pencaharian,” sebutnya.

Dila nashear/Yugi prasetyo/Prahayuda febrianto/Muh slamet/Ant