Pelayanan Bandara

Seandainya dibukukan cerita dukalara seputar keberadaan bandar udara (bandara) di Indonesia, barangkali bisa diterbitkan secara berseri. Ini pertanda banyaknya persoalan yang ada dan tidak tertanggulangi selama ini, mulai keterbatasan fasilitas, pelayanan yang buruk, hingga kondisi bandara yang sebenarnya tidak layak dioperasikan.

Sejak empat tahun terakhir ini, keluhan seputar pelayanan bandara yang datang dari penumpang ataupun operator maskapai penerbangan terus mewarnai pemberitaan media massa. Sebenarnya persoalannya terang benderang, salah satunya disebabkan arus pertumbuhan penumpang yang tinggi, namun tidak diiringi dengan pengembangan infrastruktur bandara.

Cerita duka yang mengandung malu karena kondisi bandara dengan fasilitas yang serba terbatas dan pelayanan yang buruk, diakui mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Salah satu bandara yang dikritisi Dahlan adalah Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat yang dinilai tidak layak untuk melayani penerbangan domestik, apalagi internasional.

”Malu-maluin tempat duduk saja terbatas,” demikian diungkapkan Dahlan saat menghadiri pemugaran Bandara Husein Sastranegara sekitar empat bulan yang lalu. Bisa dibayangkan bandara yang berlokasi di salah satu kota besar di negeri ini kondisinya sangat memprihatinkan sebelum dipugar, bagaimana dengan bandara di luar Pulau Jawa dan wilayah terpencil lainnya.

Keluhan kondisi bandara dengan fasilitas terbatas dan pelayanan yang buruk ternyata salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan. Dalam pertemuan dengan para operator transportasi beberapa waktu lalu, Menhub menegaskan tidak ingin melihat bandara dengan pelayanan yang buruk.

Misalnya, kualitas pelayanannya lebih buruk dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Mantan dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu mengakui membenahi Stasiun Senen sangat sulit karena berhadapan banyak orang yang tidak bersih. ”Kalau Stasiun Senen itu lebih rapi dari bandara, berarti kepala bandaranya goblok,” tegas Jonan seperti dikutip pers belum lama ini.

Salah satu persoalan yang mengemuka selama ini ketika membedah masalah bandara adalah keterbatasan dana untuk pengembangan, apalagi untuk membangun bandara baru guna mengantisipasi pertumbuhan arus penumpang udara yang begitu pesat. Tetapi benarkah pokok persoalannya pada keterbatasan dana? Barangkali ada benarnya jika mengandalkan anggaran dari negara yang terbatas.

Bukankah pihak swasta cukup banyak yang berminat membangun bandara terutama dari kalangan operator maskapai penerbangan? Rupanya pihak swasta masih harus bersabar untuk mengelola bandara, persoalannya masih tersekat oleh dinding regulasi tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 67 Tahun 2005.

Sepanjang Keppres tersebut tidak direvisi, pelibatan swasta dalam pengelolaan bandara tentu hanya sebatas wacana. Jadi terjawab sudah mengapa maskapai penerbangan yang menguasai pangsa pasar domestik tak bisa mewujudkan keinginan mengoperasikan bandara padahal lahan dan dana sudah tersedia.

Sinyal keseriusan pemerintah melibatkan swasta mengelola bandara sedikit mulai terkuak, Menhub Ignasius Jonan dalam berbagai kesempatan sudah melontarkan untuk merevisi Keppres tersebut terutama bagian yang berkaitan aturan tender. Sepanjang Keppres itu tidak direvisi, pemerintah sulit mengajak pengusaha sektor transportasi untuk membangun infrastruktur perhubungan sekaligus mengoperasikannya.

Selain berencana merevisi Keppres, dalam waktu dekat Menhub juga akan mencairkan kebekuan yang membalut sejumlah bandara di tanah air sehingga tidak bisa memberikan pelayanan yang memadai kepada publik.

Salah satunya melalui program perpanjangan landasan pacu atau runway bandara-bandara kecil di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan, dengan mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015. Kita berharap semoga tidak terbit buku duka bandara yang berseri.