Pesan Ketua MPR untuk HMI

JAKARTA - Indonesia memiliki banyak sekali organisasi masyarakat (ormas) yang jumlahnya mencapai 139 ribu lebih. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan salah satu ormas berbasis organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia yang telah ada sejak tahun 1947.

Oleh karena itu, MPR menginginkan agar HMI bisa menjadi penggagas atas pemikiran-pemikiran baru.

"Saya berharap kita ini bukan ikut-ikutan, tapi harus menjadi gagasan (penggagas) atas pemikiran yang maju," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PB HMI, Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.

Zulkifli mengatakan, PB HMI memang merupakan diskusi yang penting agar bagaimana harus ada revitalisasi dalam pemikiran HMI.

Karena faktanya, hari ini banyak ormas kecil yang bisa menjadi penekan media, dan pengarah isu seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan ormas kecil lainnya.

"Jadi, bagaimana agar HMI yang besar ini bisa menjadi penggagas," jelas politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menurut Zulkifli, PB HMI ini merupakan ormas yang sudah lama berdiri. Bahkan, banyak tokoh-tokoh nasional yang berasal dari HMI. Seperti misalnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Ketua MPR yakni dirinya sendiri, mantan Ketua MK Mahfud MD, dan tokoh-tokoh nasional lainnya.

"Ketua MPR, Ketua DPR, Komisioner KPU, Wapres itu adalah Kahmi semua," imbuh Zulkifli.

Oleh karena itu, lanjutnya, bukan saatnya lagi para kader HMI turun dan berdemo di jalan. Menurutnya, hal itu sudah tidak dilirik media lagi karena, hal itu terlalu mudah untuk dilakukan. Jadi, sudah saatnya HMI menjadi penggagas dan pemikir bagi kemajuan bangsa.

"Tidak saatnya lagi PB HMI ngamuk-ngamuk, dan demo di jalan, itu sudah terlalu umum," tegasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, banyak diantaranya masalah bangsa yang perlu dipikirkan ke depannya. Seperti masalah ekonomi dan masalah pelaksanaan demokrasi.

Meskipun Indonesia mengalami sejumlah kemajuan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia juga masih mengalami kekurangan.

"Gini rasio yang sudah mencapai 0,43 seharusnya menjadi lampu merah untuk ekonomi Indonesia. Sama halnya dengan demokrasi yang amsih ada beberapa kekurangan," tutup Zulkifli.